Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Hampir seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, masuk zona hijau dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih nilai tertinggi se Kalimantan Selatan, yaitu di angka 95,07.
Saat pemberian penghargaan di Gedung Mahligai Pancasila pada Rabu (17/01), Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM provinsi Kalsel, Husnul Khatimah mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI, atas evaluasinya terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Saldo Rekening Pengusaha Asal Martapura Raib Rp 1,5 Miliar, BI Kalsel Beri Tanggapan
“Hasil evaluasi ini sangat berarti untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” ucapnya.
Ia pun mendorong seluruh bupati/walikota di kalimantan selatan, untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya.
“Pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, dibanding tahun lalu, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 14 pemerintah daerah di Kalsel mengalami kenaikan signifikan.
Pada 2022, hampir semua pemerintah daerah berada di zona kuning hingga sedang dengan rata – rata nilai 72,83.
“Di 2023, 13 pemerintah daerah masuk zona hijau dengan penilaian tinggi dan tertinggi, dan hanya satu daerah masuk zona kuning atau sedang,” tambahnya.
