Bagikan :
Sonora.ID - DPR RI melangsungkan rapat paripurna penutupan masa sidang ke-lll Tahun 2019/2020/ pada Selasa 12/5/2020.
Salah satu agenda rapat pembicaraan tingkat ll atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) no.1 tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Adapun fokus utama perppu tersebut adalah dalam rangka menghadapi ancaman yg membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, menjadi undang-undang.
Baca Juga: Komisi X DPR RI & Menpora Bahas Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dan pengesahan Perppu no 1 tahun 2020 tersebut, berdasarkan paparan ketua badan anggaran DPR RI Said Abdullah atas hasil rapat BANGGAR sebelumnya yaitu pembicaraan tingkat 1, bahwa ada 8 fraksi yg menyetujui dan 1 fraksi yaitu PKS tidak menyetujui Perppu tersebut dijadikan UU.
Dengan hasil mini fraksi tersebut, Ketua DPR RI dan sidang dewan dalam rapat paripurna hari ini menyetujui Perppu no.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dijadikan Undang-Undang.
"sidang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus deseas 2019 (covid-19)," tutur Ketua DPR RI
Baca Juga: Tak Terima Dikritik, 4 Anggota DPR Ancam Bongkar Aib Najwa Shihab
"dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yg membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU. Tadi sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi bahwa ada 8 fraksi yg menyetujui dan 1 fraksi yg menolak. Apakah perlu saya ulang apakah pandangan mini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi?," tegas Puan Maharani.
