Bagikan :
Medan, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan menjadikan stimulus ekonomi sebagai prioritas dalam refocusing anggaran tahap ke dua, selain pemberian jaring pengaman sosial (JPS) dan kesehatan.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengatakan, pangan adalah salah satu sektor yang masih memiliki potensi besar dan bisa dibangkitkan pada masa pandemi Covid-19, itu meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Baca Juga: PLN Pastikan Perpanjangan Program Bantuan Listrik Stimulus Covid-19 Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
Untuk menetapkan penetapan stimulus ekonomi, Pemprov Sumut melakukan pertemuan dengan berbagai pihak mulai dari pemangku kebijakan, pelaku industri hingga akademisi guna mendapatkan keputusan yang tepat.
“Kita menerima masukan. Ke depan kita akan rumuskan arah kebijakan untuk stimulus ekonomi dari masukan-masukan ini,” jelas Wagub.
Pihaknya juga menyatakan bahwa stimulus ekonomi menjadi fokus utama atau prioritas untuk saat ini.
Baca Juga: Benahi Kawasan Pesisir, Wagub Sulsel Tanam Mangrove di Takalar
“Kita belum menyampaikan prioritas apa yang harus jadi fokus stimulus ekonomi. Namun dari gambaran yang kita dapatkan, kita bisa mengembangkan sektor pangan seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi ini maunya jadi sektor unggulan ekonomi,” katanya kembali.
Sementara itu, Bank Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memperhatikan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM) karena sektor tersebut menyerap kurang lebih 90 persen tenaga kerja di Sumut.
Kepala Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, UMKM bisa melakukan peralihan produksi barang.
Baca Juga: Kementerian Keuangan Mempermudah Proses Pencairan Insentif Kesehatan
Misalnya industri yang biasa membuat bahan pakaian bisa beralih membuat Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Sumut pada September 2019 mencapai 8,63 persen. Pandemi mempengaruhi perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat.
Sementara berbagai bantuan sosial terkait Covid-19 baru dimulai pada April 2020.
Berdasarkan hal tersebut, BPS memperkirakan kemiskinan Maret 2020 akan mengalami kenaikan. Saat ini BPS masih melakukan penghitungan mengenai kemiskinan untuk Maret 2020.
Baca Juga: Lima Strategi Pemprov Jabar Untuk Dorong UMKM Jabar Di Masa Pandemi
