Bagikan :
“Pemda mau tidak mau harus terpaku pada digitalisasi ini. Kami pemerintah mendorong pemda tidak ketinggalan untuk melakukan digitalisasi semua transaksinya,” ujar Iskandar.
Iskandar mencontohkan ada 12 daerah yang dijadikan pilot project (percobaan) elektronifikasi. Sebanyak 12 daerah yang dijadikan pilot project tersebut mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1 persen.
“Karena dengan elektronifikasi, pendapatan itu langsung masuk ke rekening Pemda yang ada di lembaga keuangan perbankan, sehingga dapat menimimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran PAD tadi,” ujar Iskandar.
Selain meningkatkan PAD, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan ada beberapa manfaat lain dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).
Baca Juga: Redenominasi Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, Sri Mulyani: untuk Efisiensi Perekonomian
Di antaranya memberi kemudahan karena dapat dilakukan dengan berbagai kanal non-tunai dan tidak perlu tatap muka, serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Kepercayaan masyarakat datang karena didorong oleh transparansi layanan keuangan pemerintah secara digital, serta mendorong inklusivitas ekonomi dan keuangan,” ujar Sugeng.
Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan pemerintah daerah juga perlu melakukan pembaruan data ETP.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai ETP, serta perluasan jaringan telekomunikasi.
“Selain itu Perda juga perlu disusun,” kata Filianingsih.
Baca Juga: PT Pelindo I Impor Satu Kapal Tunda Dilengkapi Teknologi IBS dan AMS
