Bagikan :
Ia juga tidak memungkiri kesulitannya di lapangan dalam menganalisa keperluan pulsa siswa selama mengikuti pembelajaran secara daring.
"Kesulitannya pihak sekolah perlu menganalisa dulu. Lalu pertanggungjawabannya dananya karena sekolah juga belum memiliki pengalaman mengelola dana untuk pulsa," tambahnya lagi.
Upaya lain menurut Totok, juga telah dilakukan Pemko Banjarmasin, yakni memasang wifi gratis dengan menggandeng pihak ketiga.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Izinkan Sekolah Tatap Muka, Pemerhati Pendidikan: Jangan Karena Desakan Orang Tua
"Sudah diluncurkan Wali Kota, Ibnu Sina. Jadi nanti ditempatkan di setiap kecamatan di lokasi yang murid dan penduduknya paling banyak," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 7 Banjarmasin, Kabul, mengaku masih menunggu edaran resmi terkait penggunaan dana BOS untuk pembelian pulsa gratis siswa.
Sedangkan untuk pulsa guru memang tidak dianggarkan karena pihak sekolah telah menyediakan wifi gratis di sekolah.
"Jika dihitung-hitung keperluan pulsa buat siswa tidak terlalu besar. Sepadan saja dengan uang saku," ucapnya.
Kabul menambahkan, dana BOS pusat yang diterima SMPN 7 setiap tahunnya mencapai Rp652 juta, dengan estimasi satu siswa sebesar Rp1,1 juta.
"Ada 622 siswa dikalikan Rp1,1 juta per siswa," tutupnya.
Baca Juga: Pengamat Sosial: Belajar Daring Kurang Memenuhi Kebutuhan Jiwa dan Raga Anak
