Bagikan :
Jakarta, Sonora.id - Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian hasil laporan keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2019 yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Artinya sejak 2016 hingga 2019, Perpusnas berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Namun, capaian keberhasilan tidak otomatis mendongkrak pagu anggaran Perpusnas pada 2021 mendatang.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan akan segera menyiapkan argumentasi logis untuk pengajuan penambahan anggaran. Mengenai perencanaan program/kegiatan yang inovatif, Perpusnas akan menyesuaikan pada empat tingkatan literasi sesuai standar UNESCO, yakni (1) kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan yang bermutu, (2) kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, (3) kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreatifitas, dan inovasi baru, dan (4) kemampuan menciptakan barang/jasa yang bermanfaat bagi khalayak.
“Jika anggaran berhasil ditingkatkan, kami memberikan jaminan mampu membantu menurunkan angka pengangguran melalui ketersediaan koleksi bahan bacaan yang bersifat ilmu-ilmu terapan (life skill) sehingga masyarakat bisa langsung aplikatif. Sudah banyak masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya lewat program perpustakaan berbasis inklusi sosial,” kata Syarif Bando.
Komisi X DPR RI menyarankan Perpusnas untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar anggaran tahunan Perpusnas bisa ditambah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, (26/8).
Bando menambahkan dalam waktu dekat Perpusnas akan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para BUMN/BUMD untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyayangkan kenapa anggaran Perpusnas masih kisaran miliaran. Padahal, Presiden Jokowi secara jelas memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satunya fokusnya melalui pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun. Namun, harus dibarengi dengan deretan program yang kreatif dan inovatif,” jelas Sofyan.
Senada dengan Sofyan anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira juga meminta Perpusnas keluar dari zona nyaman dalam mengajukan anggaran.
“Anggaran harus berani ditambahkan lebih besar karena Indonesia luas, namun tetap fokus pada keterjangkauan pelayanan bersifat nasional terutama di daerah,” ujarnya.
Selain itu Anggota Komisi X lainnya Djohar Arifin menegaskan bahwa Perpusnas bisa meminta sebagian dari alokasi jatah pendidikan senilai 20% dari total APBN untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan sekolah.
“Paling tidak Perpusnas bisa meminta Rp10 triliun dari alokasi APBN untuk pendidikan,” terang Djohar.
