Bagikan :
Selain itu, hak dan peran DPRD harus tetap diberikan untuk pembahasan APBD Jember. Seperti hak pengawasan dan mengkritisi terkait APBD.
Karena selama ini dinilai tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Tim dari Pemprov Jawa Timur melalui inspektorat juga telah datang ke Jember untuk mencari solusi permasalahan APBD Jember pada 25 Juni 2020.
Namun, pertemuan tersebut juga tidak mendapatkan solusi. Akhirnya, inspektorat memasrahkan persoalan Jember kepada Kemendagri.
Baca Juga: Warning Ganjar Pranowo Kepada KPU, Terkait Paslon Bikin Kerumunan Saat Daftar Pilkada 2020!
