Yogyakarta, Sonora.ID - Perkembangan teknologi dalam bentuk layanan digital telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan.

Variasi perkembangan layanan digital di Indonesia menunjukkan akselerasi yang sangat cepat yang pada akhirnya menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru sekaligus tantangan yang menyertainya.

Kecepatan perkembangan layanan digital ini harus direspon oleh Pemerintah daerah dalam berbagai bentuk kebijakan. 

Baca Juga: 100 Tahun Kerjasama Indonesia-Korsel, Ma'ruf Amin Berharap Adanya K-POP dan Drakor Masyarakat Indoneia Lebih Terinspirasi Untuk Kreatif

Salah satu bentuk sinergi antar lembaga yang telah disahkan adalah adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional yang ditandatangani pada 13 Februari 2020 yang lalu.

Nota Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di antara unit kerja eselon I dari 5 (lima) kementerian/lembaga yang telah menandatangani Nota Kesepahaman di atas.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Bandung Apresiasi Mitra Kerja Terbaik Tahun 2020

Dalam rangka memberikan respon yang tepat dan menyusun strategi yang terarah guna mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perkembangan layanan digital di wilayah Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BI KPw DIY) dan Bank BPD DIY bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan program-program digitalisasi daerah (DD) yang mencakup elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) dan digitalisasi ekonomi dan keuangan di wilayah Kota Yogyakarta melalui acara penandatanganan Mou terkait elektronifikasi transaksi pemerintah dan digitalisasi daerah. 

Baca Juga: Penyediaan Pangan Strategis, Bentuk Kerjasama Antara Kabupaten Ciamis Dengan Kota Bogor

Salah satu bentuk konkrit dari kerja sama penandatanganan MoU ini adalah dengan menyelenggarakan focus group discussion (FGD) Sinergi Pengembangan, Inovasi dan Percepatan Program Digitalisasi Daerah untuk menyamakan persepsi terkait digitalisasi daerah ke seluruh dinas pengumpul pendapatan.

Kegiatan ini diadakan selama 2 hari di hotel Harper, kota Yogyakarta, dimana hari ke-1 membahas tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dan hari ke -2 membahas tentang digitalisasi daerah.

FGD tersebut akan dihadiri Pemda serta pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi digital. Nilai Capaian implementasi elektronifikasi Yogyakarta memiliki poin sebesar 3,52 poin (maks.5) telah mencapai tahap 3 (tahap ekspansi).

Baca Juga: Kanwil DJP Riau – Pemkab Siak Tandatangani Perpanjangan Kesepakatan Bersama

Melalui kegiatan ini diharapkan Pemda dapat melakukan akselerasi elektronifikasi transaksi pendapatan seperti retribusi dan pajak menggunakan chanel pembayaran non tunai seperti QRIS.

Selain itu, pada kesempatan kali ini juga dilakukan launching program SEMAR (Smart Traditional Market).

Program SEMAR ini adalah hasil kolaborasi dengan Beringharjo.co.id dan Pemkot Yogyakarta. Melalui program ini, dilakukan rekrutmen dan training relawan untuk membantu pedagang pasar tradisional berdagang secara online.

Tugas dari relawan ini adalah mendata produk, mengkurasi, foto produk, desain grafis, desain produk, dan kemasan digital marketing, digital branding dan supply chain management sehingga bisa menjadi jejaring online yang kuat. Ke depan, beringharjo.co.id ini juga akan mengarah ke marketplace yang menghubungkan produk-produk pasar atau offline store agar diperdagangkan secara online. 

Baca Juga: RI Teken MoU dengan UNICEF untuk Pengadaan Vaksin dan Obat Terjangkau