Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID - Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar atau Ampera kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak undang-undang kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa sore (20/10/12).
Meskipun peserta aksi tidak menemui langsung para anggota DPRD Provinsi Kalbar, namun Aksi yang digelar sejak siang hingga malam hari tersebut secara keseluruhan berjalan kondusif dengan memilih melakukan aksi duduk sebagai bentuk bahwa aksi ini dilakukan secara damai.
Bahkan saat memasuki waktu sholat, para peserta aksi yang beragama muslim melakukan sholat berjamaah di ruas jalan Ahmad Yani depan gedung kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: Masih Menolak UU Cipta Kerja, Hari Ini Ribuan Buruh Gelar Aksi Demo
Menyikapi hal tersebut, petugas Kepolisian yang berjaga pun mengerahkan satu unit mobil watercanon untuk menyuplai air kepada peserta aksi, agar peserta dapat berwudhu sebelum menunaikan sholat maghrib.
Setelah menunaikan sholat maghrib, para peserta aksi tersebut kembali menyuarakan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR RI.
“Hari ini, sumber daya Kalbar di gerus, sedangkan pembangunan manusianya sangat minim” ujar koordinator aksi, M. Ulil Azmi.
Ulil mengaku kecewa terhadap anggota DPRD Provinsi Kalbar yang dinilainya hanya menjadi corong partai bukan corong masyarakat.
“Kita sudah tidak percaya dengan anggota DPRD, meraka hanya meneruskan aspirasi tanpa mempunyai sikap dan betul-betul mendengar suara atau menggemakan suara kebatinan rakyat” tambahnya.
“Jika mereka menolak Omnibus Law, berarti mereka merepresentasikan suara rakyat, tapi kalau mereka menerima, berarti mereka merepresentasikan suara partai” timpalnya.
Baca Juga: Antisipasi Saat Demo UU Cipta Kerja, Polda Jatim Amankan 182 Orang
Selain itu, agenda aksi tersebut juga untuk memperingati satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dan Mar'ruf Amin. Mahasiswa menilai dalam satu tahun pemerintahan ini tidak memberikan dampak kepada pembangunan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti spanduk pemberitahuan reses yang dipasang di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Mahasiswa mengancam akan tetap melakukan aksi hingga para anggota DPRD datang ke gedung DPR.
