Bagikan :
Semarang, Sonora.ID - Pendemi covid-19 membuat perdebatan hebat tentang vaksin yang akan disalurkan. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengusulkan skema pemberian vaksin COVID-19, untuk warga miskin dan kurang mampu, agar sebaiknya mendapat prioritas dan gratis.
“Sedangkan, bagi warga kelas menengah dan kaya, bisa diatur sesuai dengan mekanisme yang tepat. Ini prinsip keadilan dan sama rata, bahwa setiap warga mendapat hak dan kewajiban sesuai proporsi masing-masing,” kata Nabil kepada IDN Times, Senin (26/10/2029).
DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat penemuan vaksin virus corona
Pemerintah, kata Nabil, sangat serius untuk menyiapkan dan mengembangkan vaksin virus corona dengan skema kerja sama dan penelitian berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekadar membeli, tapi juga transfer pengetahuan.
Karena itu, kata dia, pemerintah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi farmasi, sekaligus tim risetnya untuk membantu kepentingan ini.
“Namun, kita kan berkejaran dengan waktu, jadi harus cepat,” ujarnya.
DPR sepakat batal membeli Vaksin AstraZeneca
Terkait batalnya membeli Vaksin AstraZeneca, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengatakan hal itu soal negosiasi.
Apa yang menguntungkan bagi Indonesia akan dipilih. Sementara, yang merugikan akan dihindari.
“Jika pihak penyedia vaksin tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan, maka memang harus negosiasi ulang atau beralih ke perusahaan lain,” kata Nabil.
Baca Juga: 2021, DLHK Palembang Tak Lagi Angkut Sampah dari Kawasan Komersil
