Bagikan :
Selanjutnya keempat, Presiden juga berpesan segera dilakukannya reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Kelima, dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.
“Bapak Presiden menekankan bahwa tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD,” urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Selain menyerahkan DIPA dan TKDD TA. 2021, dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada daerah dengan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tercepat Pemerintah Daerah Kategori Pagu DFDD kurang dari Rp. 300 Miliar, yakni Kab. Madiun, Kab. Pacitan, serta Kab. Blitar.
Baca Juga: Gubernur Jatim Uji Coba Perdana Tol KLBM, Gratis Selama 2 Minggu
Kemudian penghargaan untuk daerah dengan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tercepat Pemerintah Daerah Kategori Pagu DFDD lebih dari Rp. 300 Miliar, yakni Kab. Tulungagung, Kab. Probolinggo, dan Kab. Sumenep. Serta Bupati/Wali Kota Pendukung Terbaik Sistem Kredit Program Lingkup Kerja Kanwil DJPb Provinsi Jatim yakni Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, dan Kota Pasuruan.
Sementara itu, jelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, Gubernur Khofifah beserta seluruh jajaran Forkopimda Jatim yakni Wakil Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kajati Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim bersama seluruh Bupati/Wali Kota bersama Forkopimda dan Ketua KPU di 19 kab/kota yang melaksanakan Pilkada di Jatim terus melakukan pemantapan sinergi dan koordinasi.
Baca Juga: Bentuk Antisipasi, Gubernur Jatim Rutin Lakukan Tes Usap
Gubernur menyebut, sinergitas dan koordinasi ini terus dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh elemen di Jatim agar penyelenggaraan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember mendatang berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta mencegah terjadinya cluster baru Covid-19.
“Momentum ini sekaligus membuktikan konsistensi kita, bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember nanti, kami bersama Forkopimda dan seluruh elemen terkait lainnya terus mengupayakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya cluster baru Covid-19 di perhelatan pilkada,” katanya.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Kapolda Jatim: Patuhi Prokes Covid-19 dan Netralitas
Menurutnya, Pemprov dan Forkopimda Jatim bersama penyelenggara Pilkada yakni KPU Jatim secara intens dan masif terus mensosialisasikan penerapan standar protokol kesehatan di setiap tahapan lanjutan pilkada serentak, baik penyelenggara maupun peserta.
“Aparat keamanan yakni TNI-Polri terus berupaya secara maksimal agar situasi keamanan tetap kondusif untuk mendukung gelaran Pilkada Serentak mendatang,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Nico Afinta S.I.K, SH, MH mengatakan, indikator keberhasilan ideal Pilkada serentak Tahun 2020 ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, setiap tahapan pilkada berjalan lancar, angka pelanggaran/sengketa rendah, situasi pasca pilkada aman, damai, sejuk, serta tidak adanya lonjakan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan (JLS) Jatim Capai 56,73 Persen
Untuk itu Kapolda Jatim menekankan beberapa hal kepada anggota Polri, yakni melaksanakan patroli sinergitas TNI-Polri-Pemda selama masa tenang, membantu Satpol PP dalam tugasnya menurunkan Alat Peraga Kampanye, meningkatkan pelaksanaan patroli cyber dalam mencegah hoax, black campaign, hate speech dan lain-lain.
Kemudian mengawal dan mengamankan proses distribusi logistik Pilkada, mengantisipasi money politik, serta memperkuat anggota Polri yang bertugas dalam pengamanan Pilkada dengan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca Juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Pemprov Jatim Siapkan Detail Plan
“Sekali lagi kami juga menekankan agar segenap anggota Polri menjunjung tinggi netralitas dan integritas Polri. Seperti pesan Bapak Kapolri bahwa Polri bertugas untuk mengamankan penyelenggaraan pilkada sesuai tugas pokok utama dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, serta sikap Polri sendiri adalah netral,” pungkasnya.
