Foto : Tujuh Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Barat Menerima Bantuan Pemerintah Pusat, Senin (4/1/2021) (
Sonora Bandung/ Indra Gunawan)
Bandung, Sonora.ID - Mulai Januari 2021 ini, pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan bagi 7.421.816 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Barat.
Dari jumlah tersebut masing-masing bantuan akan diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.718.362 penerima, Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 3.515.180 penerima, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 2.188.274 penerima.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai mengikuti video conference bersama Presiden RI Joko Widodo mengenai 'Peluncuran Bantuan Tunai Tahun 2021' di Gedung Sate, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah akan mengawal langsung dan memastikan tidak ada potongan dengan alasan apapun terhadap bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Dengan alasan apapun, ada potongan-potongan itu tidak diperkenankan, termasuk ranahnya nanti pidana, nah nanti akan kita tindak secara tegas,” ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (04/01/2021).
Gubernur menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) ini dihadirkan untuk menjaga ketahanan sosial keluarga, oleh karena itu pihaknya meminta kepada para penerima bantuan agar bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Titip kepada para penerima, ini ditujukan untuk menjaga ketahanan sosial keluarga, jadi hanya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Jadi masyarakat bantu untuk melaporkan kalau bantuan ini dipakai untuk hal-hal yang bukan pokok. Atau istilah presiden tadi salah satunya rokok atau hal-hal yang sifatnya bukan primer,” tegasnya.
Ia menambahkan, presiden juga memberikan arahan agar bantuan sosial ini bisa menggerakkan ekonomi di daerah-daerah.
“Bantuan ini agar menjadi sebuah gerakan sosial yang baik sehingga ekonomi di bawah bisa bergerak dengan cepat,” imbuhnya.
"Kami di Jabar sangat optimistis pemulihan ekonomi sudah mulai membaik, semoga dengan program bantuan dan seiring datangnya vaksin yang minggu ini sudah mulai didistribusikan ekonomi Jabar bisa jauh lebih baik. Itulah semangat 2021 yang kita harapkan," ucapnya lagi.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo meresmikan peluncuran bantuan tunai 2021 se-Indonesia di Istana Negara dan disaksikan oleh 34 Gubernur secara virtual.
Presiden memastikan tahun 2021 penyaluran bantuan sosial akan terus dilanjutkan. Anggaran pun telah disiapkan dalam APBN 2021 sebesar total Rp110 triliun.
"Tahun 2021 ini penyaluran Bansos akan terus kita lanjutkan dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima se-Indonesia. Di awal tahun ini saya meluncurkan langsung bantuan tunai untuk penerima bantuan PKH, kartu sembako dan Bansos tunai," katanya.
Presiden menjelaskan ketiga bantuan itu akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi menjadi empat tahap oleh bank yang tergabung dalam Himbara.
Bantuan program kartu sembako disalurkan setiap bulan sepanjang tahun 2021 dengan nominal Rp200 ribu/ bulan/ keluarga.
"Kalau bansos tunai diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April 2021, besarannya Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga," ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan, seluruh bantuan berasal dari anggaran Kemensos tahun 2021.
Untuk PKH dengan target penerima di 34 provinsi yaitu 10 juta kepala keluarga pihaknya mengucurkan anggaran sebesar Rp28,7 triliun.
"PKH bagi 10 juta penerima ini disalurkan setiap tiga bulan sekali di mana pada Januari akan disalurkan sebesar Rp7,17 trilun," kata Mensos.
Untuk bantuan program Kartu Sembako, Kemensos menyiapkan anggaran sebesar Rp45,12 triliun dengan target penerima 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pada Januari ini akan disalurkan sebesar Rp3,76 triliun.
Sementara Bansos tunai dengan target penerima 10 juta keluarga, anggaran telah disiapkan sebesar Rp12 triliun. Dari angka tersebut akan tersalurkan sebesar Rp3 triliun untuk Januari 2021.
"Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan ketiga program tersebut pada Januari 2021 sebesar total Rp13,93 triliun," ucapnya lagi.
