Sonora.ID – Pemerintah sudah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021.

Hal tersebut dilakukan karena PPKM pertama dinilai belum maksimal.

Berdasarkan hasil evaluasi pada 11-18 Januari 2021, diketahui sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus aktif.

Hanya 24 kabupaten/kota yang mengalami penurunan kasus, sedangkan tiga daerah lainnya tidak mengalami perubahan.

Baca Juga: Epidemiolog Protes Soal 'Diamnya' Airlangga Kala Terinfeksi Covid-19

Menurut Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman, strategi PPKM ini hanya bersifat strategi tambahan.

Artinya, strategi ini hanya menopang dan memperkuat strategi utama yakni 3T, testing, tracing, dan treatment.

"Ini yang akan memutus pola eksponansial Covid-19. Sayangnya, hingga saat ini belum jadi intervensi signifikan yang sesuai dengan besaran pandeminya dan skala penduduknya. Ini belum terjadi," kata Dicky kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

"Mau diperpanjang berapa lama pun yang terjadi adalah efek yoyo, apalagi PPKM ini bukan PSBB," ujar dia.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Bukanlah Lini Terdepan Menghilangkan Wabah Corona

Lebih baik PSBB

Menurut Dicky, jika serius ingin membatasi pergerakan masyarakat, maka pemerintah seharusnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

UU tersebut menyebutkan, definisi PSBB adalah penghentian semua aktivitas sosial, baik perkantoran, sekolah, perdagangan, atau pasar, atau pertokoan atau pusat perbelanjaan, transportasi, dan lain-lain.

"Di situ sebetulnya salah satu bentuk lockdown. Untuk apa? Untuk memperkuat testing dan tracing, sehingga jadi optimal dan bisa mengejar ketertinggalan kita dari virus ini," jelas dia.

Menurut Dicky, penerapan PSBB Jawa-Bali ini dianggap penting karena memiliki kontribusi kasus sebanyak 65 persen.

Baca Juga: PPKM Bali Diperpanjang sampai 8 Februari 2021, Pengawasan Protokol Kesehatan Tiga Kali Sehari

Selain itu, angka kematian di Jawa-Bali juga menyumbang 66 persen dari skala nasional.

"Ini bukan hal yang biasa dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan PPKM saja, tak mungkin," ujar dia.

Ia menambahkan, test positivity rate (TPR) juuga tak masuk ke dalam parameter PPKM. Padahal, TPR ini bisa menjadi indikator valid untuk memutuskan pelonggaran dan pengetatan.

Jika PPKM dengan sejumlah kelonggarannya ini masih dilakukan, permodelan epidemiologi estimasi kasus terendah Indonesia dengan rata-rata 120.000 kasus per hari bisa makin meningkat.

Baca Juga: PPKM Tahap Pertama, Pemkot Surabaya Tindak 1.550 Pelanggar Prokes

Hal tersebut bisa berpotensi menyebabkan kekacauan layanan kesehatan dan peningkatan jumlah kematian akibat Covid-19.

"Bukan tidak mungkin bulan depan kematian kita tembus 500 per hari. Ini yang harus kita antisipasi. Kita harus cegah, apalagi test positivity rate kita Januari 2021 tidak pernah kurang dari 20 persen," kata Dicky.

"Ini bukan hal yang biasa, ini menunjukkan pandemi kita semakin tak terkendali. Bukan dilonggarkan atau modifikasi versi toleran dari PSBB, tapi PSBB itu sendiri yang harus kita lakukan di Jawa-Bali saat ini," ujar Dicky.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Balikpapan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Masa PPKM

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jangan Hanya PPKM, Ini yang Harus Dilakukan untuk Kendalikan Pandemi di Indonesia"