Bagikan :
Sonora.ID - Front Pembela Islam (FPI) terus melakukan upaya pembelaan untuk kematian enam orang laskarnya. Bahkan FPI mantap memlaporkan kasus ini ke International Criminal Courrt (ICC) atau yang biasa di sebut Makamah Internasional.
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas tewasnya enam laskar FPI yang digawangi Amien Rais dan koleganya. Pelaporan ini dilakukan lantaran adanya kekecewaannya atas temuan Komnas HAM berupa voice note dalam kasus ini.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komans HAM), Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan FPI kurang tepat.
Landasan Taufan memberikan penilaian tersebut lantaran hingga saat ini Indonesia bukan negara anggota Mahkamah Internasional karena belum meratifikasi Statuta Roma.
Baca Juga: Salah Satu Cara Melawan Covid-19, Tito Karnavian: Vaksin Bukanlah Obat!
"Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota (state party)," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (25/1/2021).
Pada hakekatnya, Makamah Internasional adalah sebuah Complementary yang digunakan untuk melengkapi sistem hukum domestik negara anggota statuta Roma.
Taufan menyebut, Mahkamah Internasional bukan peradilan pengganti atas sistem peradilan nasional suatu negara. Atas dasar tersebut, maka Mahkamah Internasional baru akan bekerja bila negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi tidak mampu atau "unable" dan "unwilling" (enggan atau tak bersungguh-sungguh).
Sesuai Pasal 17 Ayat (3) Statuta Roma, kondisi "unable" atau dianggap tidak mampu adalah suatu kondisi di mana telah terjadi sebuah kegagalan sistem pengadilan nasional secara menyeluruh ataupun sebagian di negara bagian tersebut.
Akibat kegagalan tersebut, sistem peradilan di negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum.
Sementara, "unwilling" atau kondisi tidak bersungguh-sungguh, menurut Pasal 17 Ayat (2) Statuta Roma, adalah kondisi bila negara anggota dinyatakan tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan.
Melihat dari konsep tersebut Komnas HAM menilai bahwa Mahkamah Internasional tak akan bisa untuk melakukan peradilan dalam kasus enam laskar FPI.
"Jadi, sesuai dengan prinsip primacy, kasus pelanggaran HAM berat tadi mesti melalui proses pengadilan nasional terlebih dahulu, Mahkamah Internasional tidak bisa mengadili kasus tersebut bila peradilan nasional masih atau telah berjalan," kata Taufan.
Ia menegaskan, Mahkamah Internasional tidak dirancang untuk menggantikan peradilan nasional.
Baca Juga: Aziz Yanuar: FPI Tak Berubah, Hanya Ganti Nama untuk Kendaraan Baru
Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman apabila sistem peradilan nasional "collapsed" atau secara politis terjadi kompromi dengan kejahatan-kejahatan tersebut sehingga tidak bisa dipercaya sama sekali.
Karena itu, Komnas HAM meyakini pelaporan kematian 6 laskar FPI akan menemui hambatan. Sebelumnya diberitakan, tim advokasi kematian enam laskar FPI mengklaim telah melaporkan ke Mahkamah Internasional.
Tidak hanya itu, tim advokasi juga telah melaporkan ke Committe Against Torture (CAT) yang bermarkas di Jenewa, Swiss, pada 25 Desember 2020.
Baca Juga: Kota Bogor Miliki Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Sejak 18 Januari 2021
