Bagikan :
Sehingga solusi satu-satunya adalah perubahan kebijakan untuk pengukuran GT dilakukan oleh KSOP dengan survei dan turun ke lapangan, mengingat nelayan sulit mengalokasikan waktu maupun mengetahui di mana mengurus sertifikat tersebut.
Dengan adanya sertifikat GT kapal, tak hanya kemudahan mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah, namun juga akan membuka peluang bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan lainnya.
Selama ini, nelayan yang tidak mengantongi sertifikat itu harus membeli BBM dengan harga normal yang tentu memberatkan bagi mereka karena seringkali tidak menutup biaya operasional.
Baca Juga: Belum Optimal, DPRD Kalsel Minta Dermaga PP Batulicin Diperluas
“Apalagi nelayan kita ini mayoritas nelayan kecil,” tambahnya lagi.
Suryatinah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan ini juga berharap, dalam waktu dekat proses pengukuran dapat dilakukan dengan segera.
Meskipun diakuinya, prosesnya tidak dapat selesai dalam satu hari karena banyaknya nelayan dan kapal yang harus diukur.
Namun setidaknya jika dilakukan sesegera mungkin, maka peluang nelayan untuk mengantongi sertifikat GT kapal akan lebih besar.
Baca Juga: Pasca PAW, Gt. Rudiansyah Langsung Reses Serap Aspirasi Konstituen
