Bagikan :
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis yang turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin (27/01).
“Kita harapkan rencana pengukuran GT kapal dapat terealisasi, sehingga nelayan kecil mendapatkan subsidi BBM yang berdampak pada kesejahteraan nelayan,” tuturnya.
Apalagi Kabupaten Kotabaru merupakan daerah dengan jumlah nelayan terbanyak di provinsi ini dan menjadi salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat karena wilayahnya yang mayoritas dikelilingi laut.
Dalam rapat yang diikuti oleh instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan dan juga perwakilan dari Pertamina, serta DPRD Kabupaten Kotabaru dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Selatan, diputuskan bahwa rencana pengukuran kapal nelayan dilakukan mulai 2 Februari mendatang, sesuai dengan keputusan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Muhammad Syaripuddin yang memimpin rapat.
Baca Juga: Terdampak Banjir, Perlu Miliaran Rupiah untuk Perbaikan Sekolah di Banjarmasin
