Bagikan :
Masalah-masalah lingkungan yang muncul beberapa tahun terakhir ini menurut Supian justru merupakan imbas dari belum tertibnya tata kelola izin tambang dan perkebunan ketika masih berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.
Ketegasan serupa juga diungkapkan Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Ahmad Husaini.
Sikap tegas menolak adanya aktivitas tambang di Pegunungan Meratus disuarakannya agar kelestarian di kawasan tersebut tetap terjaga dan dapat menjadi perisai bagi keberlangsungan hidup.
Baca Juga: Tingkatkan Produksi Plasma Konvalesen, PMI Banjarmasin Gandeng BUMN
“Jika Pegunungan Meratus ditambang, kita siap melaksanakan demo penolakan,” tuturnya kepada Smart FM, dalam kesempatan yang sama.
Untuk itu, Ia juga meminta kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak memberikan persetujuan atas pengajuan IUP oleh perusahaan.
Terutama ketika perusahaan akan membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang salah satu syaratnya adalah persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi yang akan jadi tambang.
Baca Juga: Lagi, PPKM Banjarmasin Bakal Diperpanjang. Skalanya Turun ke Tingkat Kelurahan
