Bagikan :
"Sangat dibutuhkan kerjasama, apalagi dalam momen Nyepi. Mari lakukan apa yang diputuskan dalam rapat kemarin, sebab kita tak ingin, seusai Nyepi jumlah kasus kembali membeludak, sehingga rencana kita dalam memulihkan ekonomi jadi berantakan," kata Bupati Mahayastra
Pihaknya menegaskan, meskipun pilot projek zona bebas Covid-19 hanya dilakukan di Kecamatan Ubud, dan fokus pada empat desa, namun ia meminta semua desa dan kecamatan lainnya tidak mengendurkan semangatnya dalam memerangi Covid-19.
Sebab, jika Ubud sukses bebas Covid-19 dan pariwisata bisa dibuka, maka kebaikan akan merambat ke daerah sekelilingnya.
Untuk itu pihaknya mengajak untuk bersatu dan jangan saling menyalahkan.
"Mari bersama-sama kita bangkit untuk membangkitkan perekonomian ditengah pandemi yang masih terjadi, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan semoga pilot projek zona bebas covid-19 di wilayah Ubud berjalan dengan lancar", harap Bupati Gianyar.
Baca Juga: Diknas Kota Semarang: Pembelajaran Tatap Muka Ditunda Hingga Semarang Zona Hijau
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memastikan kawasan Nusa Dua dijadikan green zone bebas Covid-19. Semua itu didasari arahan pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan mengungkapkan bahwa menjadikan wilayah Nusa Dua sebagai grand zone, semua yang tinggal di wilayah tersebut harus dipastikan sudah divaksin. Dan hal itu menjadi syarat paling utama yang harus dipenuhi.
“Ini sebenarnya untuk membuka pariwisata Bali, khususnya Badung secara bertahap. Jadi sesuai arahan pusat, pembukaan pariwisata dimulai dengan membuka kawasan green zone,” ujarnya.
Baca Juga: Diknas Kota Semarang: Pembelajaran Tatap Muka Ditunda Hingga Semarang Zona Hijau
Lebih lanjut, Cok Darmawan menyampaikan dalam pelaksanaan green zone ini ada beberapa pelaksanaan ketat yang harus dilaksanakan, salah satunya yakni harus sudah divaksin Covid-19.
Untuk itu, Satgas Covid-19 Badung melalui Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan OPD terkait mengenai data yang diperlukan.
Dia mencontohkan, Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) untuk menentukan jumlah pengusaha dan pekerja pariwisata tersebut.
Selain itu, menentukan jumlah warga di daerah penyangga yang benar-benar berdiam di wilayah Nusa Dua saat ini.
“Jadi semua ini harus didata dengan baik. Kemudian penduduk setempat juga didata, khususnya yang berumur di atas 18 tahun untuk mengikuti vaksin. Karena vaksinnya terbatas dan datangnya bertahap, pelaksanaan green zone juga secara bertahap,” terangnya.
Selain itu, Cok Darmawan mengakui, untuk vaksinasi di kawasan zona hijau, akan mendapat prioritas vaksinasi.
Hanya saja sampai saat ini masih dilakukan pendataan terkait pembentukan green zone tersebut. Pasalnya di wilayah tersebut kini masih masuk zona merah Covid-19, khususnya di wilayah Jimbaran.
Pihaknya juga menegaskan selain masyarakat penyangga harus divaksin, orang yang keluar masuk di wilayah green zone harus mendapat pengawasan yang ketat.
Dimana, sebelum masuk ke kawasan Nusa Dua, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk nanti wisatawan yang datang.
Baca Juga: Cawali Ibnu Sina Minta Warga Pertahankan Zona Hijau Covid-19
