Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Pemprov Sulsel resmi menonaktifkan sembilan orang staf khusus (Stafsus) Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah (NA). Mereka dinonaktifkan sejak Maret 2021 lalu, beberapa pekan setelah NA berstatus tahanan KPK.
Demikian disampaikan Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang kepada awal media usai rapat dalam rangka kunjungan Mendagri Tito Karnavian di Kantor Gubernur, Rabu (21/4/21).
Menurut Darmawan, sebelumnya, baik Nurdin Abdullah maupun wakilnya Andi Sudirman Sulaiman masing-masing memiliki stafsus.
Namun setelah NA menjadi tersangka, praktis tugas mereka sebagai pembantu Gubernur terhenti. Tersisa hanya stafsus Wagub yang kini menjabat Plt Gubernur Sulsel.
Baca Juga: SIM Online Sinar Diluncurkan, Kapolda Sulsel: Beri Kemudahan dan Cegah Pungli
"Nah sekarang kondisinya Pak Gub kan non aktif. Otomatis tugas yang seharusnya membantu program gubernur berenti dengan sendirinya. dan yang lanjut kan Stafsus Wagub," ujar Wawan, sapaan akrab Darmawan Bintang.
Sejalan dengan penonaktifan mereka, kata Wawan, Pemprov Sulsel juga tak lagi membayar gaji para Stafsus tersebut. Sebab, mereka dianggap tak lagi memberikan output apa-apa. Wawan menyebut, jika gaji mereka tetap dibayar maka berpotensi menjadi temuan.
"Jadi untuk sementara, kita mengambil keputusan, tidak bisa dibayar mereka punya honor karena output tidak ada. Ini untuk menghindari adanya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, dinonaktifkan," jelas Wawan.
Baca Juga: Miris! Nurdin Abdullah Tinggalkan Utang dan Proyek Ilegal di Pemprov Sulsel
Kendati begitu, kata Wawan, anggaran gaji Stafsus masih tercantum dalam APBD hingga akhir tahun. Tak menutup kemungkinan, jika NA dinyatakan tak bersalah dan kembali menjabat, maka Stafsusnya juga bisa kembali.
"Kita sebenarnya tidak memberhentikan mereka karena gajinya tidak dihilangkan dalam APBD. Ada sampai dengan akhir tahun atau sampai ada keputusan yang mengikat," ucapnya.
Selain Stafsus, Pemprov Sulsel juga mengevaluasi kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Wawan tak menampik, peran TGUPP selama ini tidak maksimal. Untuk itu, pihaknya mencoba mengoptimalkan TGUPP bisa terlibat di semua lini agar mencapai indeks kinerja 90 persen.
"Kita mau tingkatkan efektivitasnya sehingga mereka bisa terlibat di semua lini dalam sektor perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaan hasil pembangunan," pungkas Wawan.
Baca Juga: Tito Karnavian Minta ASN Pemprov Sulsel Dukung Kebijakan Plt Gubernur
Terpisah, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Sulsel Amson Padolo membeberkan, gaji Stafsus di Pemprov Sulsel jumlahnya rata setiap orang yakni di kisaran Rp8,5 juta. Angka itu diketahui setelah dirinya mengonfirmasi bagian keuangan. Amson menepis kabar, jika stafsus bergaji 18 jutaan.
"Jadi bukan Rp18 juta, tapi hanya Rp8,5 juta," ujar Amson.
Honor yang cukup fantastis, kata Amson, justru diterima oleh juru bicara Nurdin Abdullah yang tak lain adalah Veronica Moniaga. Amson menyebut, honor jubir NA mencapai Rp25 Juta. Sayangnya Veronica tak sempat merasakan honor tersebut.
"Belum dibayar sampai sekarang karena SK-nya belum keluar saat pak Nurdin ditangkap," jelasnya.
Amson mengaku Vero mulai aktif menjadi juru bicara NA pada Oktober tahun lalu. Hingga kini, pihaknya masih meminta kajian tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait besarannya untuk kemungkinan dapat terbayar.
