Bagikan :
"Sektor perikanan termasuk tiga besar komoditas ekspor Jatim. Saat pandemi covid tetap bertahan. Nilai tukar nelayan juga positif. Dan yang sangat penting sektor perikanan ini padat karya. Jadi ibaratnya kalau APBD digunakan untuk pembenahan di sini, perbaikan disini, akan memberikan percepatan break even point dan manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Khofifah.
Gubernur menambahkan, maksimalisasi utilitas PPP Mayangan ini penting karena di saat pandemi nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tumbuh positif di Jatim. Artinya sektor perikanan tetap tumbuh positif saat pandemi Covid. Hal ini juga senada yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bahwa dari NTN yang tumbuh positif, ditemukan bahwa ekspor atau permintaan pasar luar negeri terhadap ikan tangkap cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS Jatim, NTN Jatim bulan Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021. Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih besar daripada indeks harga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, beberapa langkah dalam hal maksimalisasi utilitas dapat dilakukan. Pertama, maksimalisasi dengan pengerukan dilakukan hingga breakwater. Hal ini untuk mengurangi dampak pendangkalan pada PPP Mayangan. Kedua, tambahan gedung untuk bongkar muat agar lebih representatif khususnya di saat hujan dan ketiga akses listrik yang lebih mencukupi khususnya saat bongkar muat.
“Kalau dulu kemungkinan terjadi pendangkalan 5 tahun sekali, sekarang rupanya pendangkalan 2 tahun sekali. Karenanya, maksimalisasi kemungkinan kapal bisa merapat menjadi berkurang jika tidak dilakukan pengerukan sampai breakwater,” jelasnya.
Kedua, maksimalisasi utilitas ini bisa dilakukan pada penyediaan akses listrik. Ketiga, maksimalisasi bridging/menjembatani dan dilakukan beberapa perbaikan di lini kapal. Sehingga ketika merapat akan lebih aman dan mudah, dan dampaknya akses lebih murah.
