Bagikan :
Jakarta, Sonora.Id - Komisi X DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan masukan kepada Perpusnas terkait upaya peningkatan literasi yang akan dilakukan untuk memperkuat dasar permintaan peningkatan anggaran Tahun Anggaran 2022.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
“Perpustakaan Nasional diharapkan terus berperan aktif dalam mewujudkan peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan pembudayaan kegemaran membaca sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan,” kata Faqih.
Seperti diketahui Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp667.521.289.000. Akan tetapi, jumlah tersebut masih harus ditingkatkan untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia.
Selain itu anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat.
“Perpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis Covid-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,” ujar Putra.
Sementara itu Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan penghakiman dunia tentang rendahnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dengan memperbaiki sisi hulu.
Bando menilai, permasalahan bukan ada di minat baca melainkan kurangnya jumlah buku terutama untuk daerah 3T.
“Untuk memperkuat budaya literasi, rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk saat ini adalah 1 buku ditunggu 90 orang, maka dari itu di tahun 2022 rasio tersebut harus diperkecil. Akan tetapi dengan anggaran yang minim, angka ketersediaan buku pasti meleset,” ungkap Bando.
Perpusnas memastikan masyarakat di daerah 3T tidak perlu menunggu lama dan langsung bisa mengakses buku yang diperlukan, sama seperti yang berada di Jakarta. Selain itu pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapat dukungan fasilitas jaringan guna pendistribusian koleksi buku bacaan di daerah.
“Perpustakaan mengambil bagian penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan visi meningkatkan literasi, akan tetapi hal tersebut mustahil dilakukan dengan anggaran minim. Indonesia kelaparan buku,” tegas Bando.
