Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih aktif melaporkan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak di wilayah setempat.
Hal ini seiring dengan telah digelontorkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik oleh Kementerian PPPA RI dalam rangka penanganan korban kekerasan.
Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga mengatakan, tahun ini pihaknya telah menerima DAK Non Fisik yang akan digelontorkan ke UPTD PPA di Indonesia yang aktif melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Baca Juga: Pembanguan Aldiron Cinde Siap Diambil Alih Pemprov Sumsel
“Tahun ini kami bisa menggelontorkan DAK Non Fisik khusus yang dapat digunakan untuk penanganan kasus korban kekerasan, disamping itu dana ini juga difungsikan untuk peningkatan kapasitas SDM di UPTD PPA setempat yang menangani kasus kekerasan tersebut,” kata Bintang saat memberikan sambutan dalam Dialog Pemerhati dan Perempuan Anak Bersama dengan tema Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Sumatera Selatan, Kamis (10/06).
Bintang menambahkan, sebanyak 34 provinsi dan 126 Kabupaten/Kota di Indonesia akan menerima DAK Non Fisik dengan kisaran dana yang diterima masing-masing UPTD PPA senilai Rp 300 – Rp 650 juta.
Baca Juga: Berantas Peredaran Narkotika, Pemprov Sumsel Harap Peran Serta Masyarakat
“Dana ini memang belum kita salurkan ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mengingat masih ada Kabupaten/Kota yang belum memiliki UPTD PPA. Di Sumsel saja dari 18 Kabupaten/Kota baru ada lima UPTD PPA. Jadi kami dorong seluruh Kabupaten/Kota supaya memiliki UPTD PPA dan aktif melaporkan kasus kekerasan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti perihal masih adanya Kabupaten/Kota di Sumsel yang belum memiliki UPTD PPA.
“Masalah UPTD PPA ini akan kita sampaikan ke Pemda masing-masing, karena tidak akan mungkin DAK cair kalau tidak ada UPTD PPA. Selain itu, kita juga akan mendorong UPTD PPA di Sumsel agar berani melaporkan kasus kekerasan, pelecehan terhadap perempuan dan anak supaya akan menjadi tolak ukur besaran dana yang akan diterima dari pemerintah pusat,” tutup Mawardi.
Baca Juga: DPRD Sumsel Desak Pemprov Lebih Tegas Peringati Prokes ke Masyarakat
