Bagikan :
Sonora.ID - Menghadapi rencana PPKM darurat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta 4 poin kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
Poin tersebut tertuang dalam sebuah dokumen Situasi Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.
Dokumen tersebut dipaparkan langsung saat Rakor PPKM Darurat pimpinan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Poin pertama, Anies meminta pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif Covid-19 dengan siklus selama dua minggu sesuai ahli epidemiologi.
Baca Juga: Tekan Penyebaran Virus Covid 19, 15 Orang Terjaring Langgar Prokes di Kota Denpasar
Poin kedua, Pemprov DKI menginginkan adanya penambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.
"Tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung," tulis poin kedua dokumen tersebut, dikutip Rabu (30/6/2021).
Kebutuhan SDM itu yakni tenaga kesehatan di RS untuk bisa dipenuhi dari mahasiswa dan dosen, serta tracer profesional sebanyak 2.156 orang.
Baca Juga: Pemprov Sumatera Utara Perpanjang PPKM Mikro di 10 Daerah Sumut
Adapun tracer profesional dibutuhkan mencapai 15 - 30 orang per 100.000 penduduk.
Selain itu, Anies juga meminta tambahan tenaga vaksinator sejumlah 5.139 orang, dengan rincian 2.050 nakes dan 3.089 non-nakes.
Kemudian poin ketiga, Pemprov DKI minta dukungan regulasi rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS, dan diklaim pembiayannya.
Poin yang terakhir, Anies membutuhkan dukungan komunikasi publik secara intensif soal keamanan, efektivitas dan kehalalan dari vaksin.
Baca Juga: Semarang Zona Merah, Pemkot Semarang Buka RS Darurat Covid-19
"Komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin," tulis poin terakhir.
Artikel ini juga telah tayang di tribunnews.com dengan judul Hadapi PPKM Darurat, Anies Baswedan Minta 4 Hal Ini ke Pemerintah Pusat
