Bagikan :
Lebih lanjut, Wahab memandang aktivitas masyarakat Gowa perlu menjadi perhatian.
Alasannya, masyarakat Gowa yang beraktivitas di Makassar tak hanya bekerja di instansi maupun perusahaan, ada pula yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional.
"Ini mungkin perlu dicarikan solusi, agar bisa beraktivitas normal agar kehidupan ekonomi berjalan dengan baik. Kalau kehidupan ekonomi stagnan, bisa menimbulkan masalah. Apalagi, kehidupan masih banyak menengah ke bawah, dibanding menengah ke atas," tutur Wahid.
"Kan kehidupan yang diatas juga ditopang yang di bawah, jadi berhubungan. Jadi kita berharap dalam prokes, faktor ekonomi menjadi pertimbangan. Kalau ekonomi stagnan bisa memicu masalah sosial, karena di mana orang kerja. Banyak penjambretan, segala macam karena itulah dampak kerawanan sosial. Kita berharap PPKM ini, tanpa menimbulkan efek lain masalah kriminalitas di tengah masyarakat," tukasnya.
Baca Juga: Selaraskan PPKM Level 4, Bupati Gowa Datangi Wali Kota Makassar
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menambahkan, potensi kemacetan di batas Kota Makassar-Gowa diprediksi bakal terjadi.
"Kalau soal macet pasti. Karena tidak ada saja posko dibatas kota tiap harinya macet, utamanya pada jam-jam sibuk," kata Wahab, kemarin.
Wahab mengaku polemik pembatasan ini akan menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Namun, legislator dari Partai Golkar ini memercayakan keduanya menyiapkan seluruh skema yang ideal.
"Soal skema saya serahkan kedua kedua pemerintahan untuk berkoordinasi. Tentunya hal-hal tersebut pastilah mendapat atensi khusus dari 2 pemerintahan tersebut," tandasnya.
Baca Juga: PPKM Level 4 di Makassar, Kasus Covid 19 Bergerak Fluktuatif
