Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - DPRD Kota Makasasar mengapresiasi langkah kolaborasi yang dibangun Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.
Seperti diungkap anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid saat dimintai tanggapannya, Selasa (3/8/2021).
Abdul menyebut keputusan yang disepakati Gowa dan Makassar merupakan langkah bijak, agar laju penyebaran Covid-19 tidak meluas.
"Pastilah (dukung) kalau pertemuan Gowa dan Makassar. Keinginannya bagaimana daerah ini, kesehatan baik yang terjadi bagaimana Covid-19 ini, tidak menyebar kemana-mana ke daerah tersebut. Akan terjadi penyekatan," ujarnya melalui telepon seluler, Selasa (3/8).
Baca Juga: PPKM Level 4 di Makassar Diperpanjang, Satgas Raika Dikerahkan 24 Jam
Diketahui, keputusan yang disepakati usai pertemuan kedua pimpinan daerah diantaranya adalah membentuk posko perbatasan dan penyelarasan jam malam.
Sebab, diketahui kedua wilayah tersebut memiliki pembatasan jam malam yang berbeda.
Di Kabupaten Gowa aktivitas jam malam berlaku hingga pukul 19.00 WITA, sedangkan di Makassar berakhir pada pukul 22:00 WITA.
Di sisi lain, politisi partai PPP ini menekankan agar kedua belah pihak tetap memerhatikan sektor lain, misalnya kegiatan ekonomi.
"Perlu dikaji kembali pengetatan ini jangan sampai berdampak luas, ekonomi makin sulit jika ada pembatasan pergerakan. Akan buat susah warga, kita berharap PPKM ini bisa tetap melakukan fungsi ekonomi tetap berjalan. Kan keinginan kita bagaimana rakyat sehat tetapi ekonomi tetap jalan," jelasnya.
Baca Juga: Hasil Kesepakatan, Posko Disiagakan di Perbatasan Makassar dan Gowa
Lebih lanjut, Wahab memandang aktivitas masyarakat Gowa perlu menjadi perhatian.
Alasannya, masyarakat Gowa yang beraktivitas di Makassar tak hanya bekerja di instansi maupun perusahaan, ada pula yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional.
"Ini mungkin perlu dicarikan solusi, agar bisa beraktivitas normal agar kehidupan ekonomi berjalan dengan baik. Kalau kehidupan ekonomi stagnan, bisa menimbulkan masalah. Apalagi, kehidupan masih banyak menengah ke bawah, dibanding menengah ke atas," tutur Wahid.
"Kan kehidupan yang diatas juga ditopang yang di bawah, jadi berhubungan. Jadi kita berharap dalam prokes, faktor ekonomi menjadi pertimbangan. Kalau ekonomi stagnan bisa memicu masalah sosial, karena di mana orang kerja. Banyak penjambretan, segala macam karena itulah dampak kerawanan sosial. Kita berharap PPKM ini, tanpa menimbulkan efek lain masalah kriminalitas di tengah masyarakat," tukasnya.
Baca Juga: Selaraskan PPKM Level 4, Bupati Gowa Datangi Wali Kota Makassar
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menambahkan, potensi kemacetan di batas Kota Makassar-Gowa diprediksi bakal terjadi.
"Kalau soal macet pasti. Karena tidak ada saja posko dibatas kota tiap harinya macet, utamanya pada jam-jam sibuk," kata Wahab, kemarin.
Wahab mengaku polemik pembatasan ini akan menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Namun, legislator dari Partai Golkar ini memercayakan keduanya menyiapkan seluruh skema yang ideal.
"Soal skema saya serahkan kedua kedua pemerintahan untuk berkoordinasi. Tentunya hal-hal tersebut pastilah mendapat atensi khusus dari 2 pemerintahan tersebut," tandasnya.
Baca Juga: PPKM Level 4 di Makassar, Kasus Covid 19 Bergerak Fluktuatif
