Bagikan :
4. Berdasarkan butir 1 s.d. 3, kami minta bantuan Saudara untuk:
a. Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus 2021;
b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginputkan data izin menyelenggarakan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data izin pendirian dan/ atau operasional melalui laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id;
c. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Tahap I Tahun 2021 dengan lengkap dan benar sesuai kondisi riil di satuan pendidikan pada aplikasi RKAS atau aplikasi BOS Salur;
Baca Juga: Kemdikbud Keluarkan Kiat & Panduan Belajar Bersama Anak #DiRumahAja
d. Melakukan verifikasi dan validasi data rekening satuan pendidikan melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id.
5. Apabila satuan pendidikan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik sebagaimana butir 1 huruf a, maka satuan pendidikan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai satuan pendidikan penerima dana BOS Reguler Tahap III TA 2021 dan TA 2022, dan biaya operasional satuan pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah/badan hukum penyelenggara sesuai kewenangannya.
6. Berdasarkan PMK No 197/PMK.07/2020, bahwa sisa dana BOS Reguler akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun berikutnya.
7. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pengelolaan dana BOS Reguler di Satuan Pendidikan. (adv)
