Bagikan :
Berbagai program pengawasan dan perkuatan pengawasan dilakukan, utamanya dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai pemeriksa eksternal pemerintah.
“BPK didalam melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan audit menyeluruh atas pelaksanaan APBN tahun 2020 khususnya atas implementasi program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PC-PEN tahun anggaran 2020,” ujarnya.
Hasil akhir dari upaya-upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas APBN tersebut adalah BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.
“Dimana opini WTP ini adalah yang kelima kalinya yang diperoleh pemerintah sejak LKPP tahun 2016,” sebutnya.
Meski mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, Sri Mulyani tidak memungkiri bahwa masih ada ruang perbaikan yang masih harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan BPK masih memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah.
Menurutnya, seluruh hasil audit atau temuan BPK, telah dikomunikasikan kepada pemerintah, dan pemerintah juga akan terus berupaya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK yang tentunya berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Obligor dan Debitur BLBI Penuhi Panggilan Satgas BLBI
