Bagikan :
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara, dalam hal ini realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk realisasi program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga lembaga auditor negara yakni BPK RI.
“Tidak kalah penting kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK lembaga auditor negara eksternal yang independen namun tidak berarti kita tidak bisa berkomunikasi dan berkoordinasi,” sebutnya.
Menurutnya, Indonesia telah melewati tahun 2020 dengan relatif cukup baik, walaupun hingga saat ini masih banyak tekanan yang ditimbulkan akibat pandemik covid19, khususnya dibidang social ekonomi. Namun pemerintah bekerja keras dengan menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihan ekonomi.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2020 lalu mendapatkan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK R) dengan 84 Laporan Keuangan Kementerian atau lembaga dari 86 LKKL atau 97.7 persen. Selain itu, satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN juga mendapatkan opini WTP.
Melihat hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, peningkatan kualitas laporan keuangan di tahun 2020 lalu merupakan sebuah prestasi yang tidak mudah. Pasalnya, hal tersebut terjadi ditengah situasi atau keadaan yang sulit dan tidak normal akibat dari pandemik covid19.
“Peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada sesuatu yang extra-ordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana,” kata Sri Mulyani dalam rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2021 secara virtual, Selasa (14/09/2021).
Baca Juga: Daftar Daerah yang Berpotensi Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Selama Sepekan ke Depan
Tidak hanya...
