Bagikan :
Sonora.ID - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddikdasmen), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri mengatakan, persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional yang akan dilaksanakan pada September dan Oktober 2021 sudah mencapai 90 persen.
“Persiapan sudah 90 persen. Bahkan lebih sudah siap,” kata Jumeri, Rabu (15/9/2021).
Jumeri mengungkapkan, kepada para peserta didik, guru dan orang tua siswa tidak perlu khawatir dalam pelaksanaan Asesmen Nasional. Ia menegaskan tidak perlu ada persiapan khusus yang mesti dilakukan oleh peserta didik, guru maupun kepala sekolah.
“Guru mengajar dengan baik saja, siswa tidak usah di-drill (diarahkan) dan tidak usah kursus (Bimbingan Belajar) Asesmen Nasional,” ungkap Jumeri.
Jumeri menambahkan, meskipun hasil Asesmen Nasional rendah, itu tidak akan menjadi masalah. Karena data yang murni yang butuhkan, terutama di kondisi pandemi covid-19 saat ini.
“Kita ingin baseline-nya murni, benar-benar apa adanya. Sehingga tidak ada data yang bias,” imbuh Jumeri.
Baca Juga: Jokowi Selamati Anak-Anak Sekolah Tatap Muka
Namun sebaliknya, lanjut dia, jika sekolah tidak mengisi dengan jujur, maka akan mendatangkan masalah baru. Upaya meningkatkan kemampuan sekolah kedepannya dipastikan akan terhambat.
“Mending apadanya kita nilai, kita terima apa adanya,” ujar Jumeri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio mengatakan, seluruh sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK/SLB Sederajat siap mengikuti Asesmen Nasional yang akan dilaksanakan pada 27 September 2021.
“Khusus di Sulawesi Tenggara yang jadi penilaian adalah Asesmen Literasi (kemampuan berbahasa) dan Asesmen Numerasi (kemampuan menghitung). Dan setiap sekolah diikuti oleh para peserta didik dalam jumlah yang dibatasi, maksimal 45 orang yang kini duduk di bangku kelas dua,” kata Asrun.
Asrun menambahkan, terdapat 140 SMK dan 299 SMA Sederajat yang siap melakukan Asesmen Nasional.
“Untuk SMP dan SD Sederajat jumlahnya tentu lebih banyak lagi. Dan itu merupakan kewenangan Bupati dan Walikota,” pungkas Asrun. (*Adv)
Baca Juga: Luhut Umumkan PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 20 September Mendatang
