Bagikan :
Senda dengan Wali Kota, kekecewaan atas keputusan Pemerintah Pusat juga dirasakan oleh Kepala Dinas (Kadinkes) Banjarmasin, Machli Riyadi.
Alhasil, dirinya pun mengusulkan agar kedepannya agar penentuan sebuah level PPKM diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten Kota.
Karena baginya, Pemerintah daerah setempat lebih mengetahui bagaimana kondisi perkembangan kasus Covid-19 sekaligus langkah penanganannya.
Terlebih perbedaan data yang sudah beberapa kali terjadi antara jajarannya dengan Pemerintah Pusat menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan.
Baca Juga: Ini 22 Poin Aturan PPKM Level 2 di Makassar, Ditetapkan Pemerintah
"Saya tidak menentang pemerintah pusat, tapi kami akan melakukan harmonisasi data. Kami akan kembali mencocokkan data yang ada, dari situ kami akan melihat secara real data indikator mana yang sebenarnya belum bisa dipenuhi," ungkapnya.
Machli mengaku, apa yang disampaikan pemerintah pusat, sungguh kontradiktif.
"Sebuah kebijakan inkonsisten, kalau merujuk kepada positivity rate dijadikan sebagai indikator dalam penilaian level PPKM," cecarnya.
