Palembang, Sonora.ID - Untuk mengurangi dampak penipuan yang dilakukan oleh organisasi yang melakukan Undian Gratis Berhadiah (UGB) maupun Pengumpulan Uang dan Pengundian Barang (PUB) tanpa izin atau bodong, Dinas Sosial Provinsi Sumsel melakukan sosialisasi.

Drs. Adi Darmadi, Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumsel dalam acara The Voice of People mengatakan bahwa UGB merupakan suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan dikaitkan dengan kegiatan yang lain.

“Undian gratis tidak membayar untuk ikut, tapi dikaitkan dengan kegiatan lain seperti di mall berbelanja, mendapat kupon  dan nanti diundi,” ujarnya.

Baca Juga: Jatah Pemasangan APK Masa Kampanye Diminta Adil Bagi Seluruh Paslon

Dunia usaha atau organisasi yang menyelenggarakan UGB harus berizin dengan mengajukan izin ke Dinas Sosial dan izin yang dikeluarkan oleh Dinas DPMPTSP.

“Menurut catatan 2020, yang melakukan permohonan izin ada 42. Di 2021 sampai dengan bulan September sudah 40-an yang mengajukan izin terutama sebagian besar himpunan bank negara atau bank swasta. Dibandingkan tahun sebelumnya, menurun akibat pandemi,” tukasnya.

Syarat pelaksanaan UGB antara lain pelaksanan harus menyampaikan jenis barang atau jasa yang dipromosikan untuk undian tersebut.

Nama programnya, wilayahnya, bila nasional maka ranah Kementrian Sosial, kalau beberapa kabupaten kota maka ranahnya Dinas Sosial provinsi dan bila satu kabupaten/kota saja maka ranahnya Dinas Sosial kabupaten/kota.

Baca Juga: Ratusan Pelanggan Telkom Dapat Hadiah Lewat Pengundian IndiHome

Menyampaikan tempat dan tanggal penentuan pemenang. Daftar jenis hadiah, baik jenis, jumlah, tipe dan tahun pembuatan dilampirkan. Cara penentuan pemenang dan cara pengumuman pemenang.

Tujuan pemerintah melaksanakan izin UGB adalah adanya dana UKS  untuk pembangunan kesejahteraan sosial.

Pajak undian untuk menambah pendapatan pemerintah.

“Berharap dengan adanya undian pelaksanaan UGN bisa terlaksana legal dan sesuai ketentuan undang-undang,” tukasnya.

Saat pengundian, Dinas Sosial, Kepolisian menjadi saksi. Hadiah yang tidak diambil atau HTT setelah pengumunan 30 hari, 30 hari kemudian harus disampaikan kepada pemenang.

Bila lewat 60 hari tersebut maka harus diserahkan ke dinas social untuk diserahkan kepada masyarakat atau organisasi yang memerlukan hadiah tersebut.

Baca Juga: MyValue 3rd Anniversary: Mulai dari Diskon Besar-Besaran hingga Hadiah Langsung !

Ardi, S.E, M. M, Kasi. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah III DPMPTS mengatakan bahwa DPMPTS diberi kewenangan melayani 140 jenis izin, satu diantaranya izin UGB berdasarkan peraturan Menteri Sosial no.12 tahun 2019.

“Pemohon melakukan pendaftaran melalui online di simppsdbs.kemensos.go.id. registrasi dan melihat persyaratannya di web DPMPTSP.Sumselprov.go.id.  semua persyaratan dilengkapi dan diupload. Petugas DPMPTSP akan memverifikasi apakah persyaratan sudah benar. Bila lengkap maka DPMPTSP akan meminta rekomendasi dari dinas social. Dinas Sosial akan melakukan tinjauan kelapangan untuk melakukan rekomendasi teknis. Selanjutnya Dinas sosial memberikan rekomendasi meskipun ditolak ataupun diterima. Kami memberikan rekomendasi ke pemohon dan pemohon mengupload ke simppsdbs.kemensos.go.id kembali dan akan diterbitkan izin dari kementrian sosial. Dinas social dan DPMPTSP hanya merekomendasikan, dinas sosial secara teknis kami secara administrasi,” ujarnya.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Buat Sayembara, dengan Iming-iming Hadiah Jabatan Lurah