Bagikan :
Keluhan serupa juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat komplek Pandu, H Syahbani.
Ia menilai, bahwa persiapan Pemko Banjarmasin dalam hal kelanjutan program normalisasi sungai kurang matang. Dibuktikan dengan jembatan darurat yang tidak layak.
"Kasihan pedagang dan jamaah masjid di sini (Komplek Pandu). Apalagi mereka yang usianya sudah tua. Harusnya sebelum merencanakan sesuatu itu, dipikirkan dari awal," ucap Kombes Pol (Purnawirawan) itu.
Terlebih menurutnya, pembongkaran dan kelanjutan normalisasi sungai di kawasan tempat tinggalnya, tidak diawali dengan sosialisasi lebih dulu kepada warga.
"Hanya pemberitahuan berupa surat yang ditandatangani Plt Kadis PUPR, Rini Subantari. Harusnya paling tidak dua minggu sebelum pengerjaan dimulai ada sosialisasi lebih dulu," tuntasnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait kelanjutan program normalisasi, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Rini Subantari tidak memberikan keterangan apapun. Bahkan menanyakan balik ke awak media.
"Untuk jembatan atau sungai ya? Kalau jembatan ke pak Thomas Sigit Mugiono (Kabid Jembatan Dinas PUPR) saja," tulisnya, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Sampai berita ini diturunkan, konfirmasi awak media kepada Kabid Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin, Thomas Sigit Mugiono tidak memberikan jawaban.
Baca Juga: Pintu Umrah Kembali Dibuka, Kemenag Kalsel Tunggu Arahan Pusat
