Bagikan :
Bandung, Sonora.ID - Sebagai wujud keseriusan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menjaga aset negara dan sekaligus melakukan optimalisasi aset tersebut, pada Kamis (18/11/2021) lalu dilakukan penertiban terhadap 26 rumah yang berada di atas lahan aset perusahaan KAI, yang terletak di Jalan Anyer Dalam RT 05 dan RT 06 RW 04 Kel. Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung,
"Warga yang tinggal di alamat tersebut tidak memiliki izin untuk menempati lokasi tersebut," jelas Manager Humasda KAI Daersh Operasional (Daop) 2 Bandung, Kuswardoyo, saat ditemui Sonora di ruang kerjanya, Jumat (26/11/2021).
Penjagaan aset perusahaan, lanjut Kuswardoyo, menjadi salah satu fokus kegiatan KAI saat ini untuk menjaga dan mengamankan aset negara dari pihak lain yang tidak memiliki hak atas aset negara tersebut.
"Ini sebagai wujud keseriusan KAI dalam menjaga aset negara dan sekaligus melakukan optimalisasi aset tersebut," jelasnya lagi.
Lebih lanjut Kuswardoyo memaparkan bahwa dari total rumah yang dilakukan penertiban, sebanyak 14 pemilik rumah telah sepakat dan bersedia untuk meninggalkan lokasi, serta menerima uang bongkar sebesar Rp250 ribu per meter persegi. Sementara itu, dan 12 pemakai lahan masih bersikeras mempertahankan dan tidak mau meninggalkan lokasi.
"Di lahan milik KAI itu ditempati oleh 26 kepala keluarga atau KK. 14 KK sudah bersedia meninggalkan lokasi, namun 12 KK lagi masih belum mau meninggalkan lokasi karena meminta uang ganti rugi yang besar," papar Kuswardoyo.
"Mereka tidak mau menerima bantuan biaya bongkar yang ditawarkan KAI. Mereka menuntut KAI memberikan ganti rugi dengan besaran mencapai Rp5 juta per meter persegi, sementara kita tidak mungkin memberikan ganti rugi, karena aset tersebut adalah aset KAI," paparnya lagi.
Selain itu, kata Kuswardoyo, tidak ada aturan yang mengharuskan KAI memberikan ganti rugi atau biaya apapun. Meskipun begitu KAI tetap memberikan bantuan biaya bongkar kepada para penghuni aset KAI yang menempati aset tersebut tanpa izin.
Baca Juga: Daop 2 Bandung Sosialisasi dan Antisipasi Banjir di Sepanjang Lintasan KA
"KAI telah melakukan proses penertiban sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, bahkan tidak ada satupun keputusan pengadilan yang menyatakan KAI dilarang untuk melakukan penertiban atas aset di lokasi tersebut. Pelaksanaan kegiatan penertibanpun dilaksanakan dengan dukungan aparat kewilayahan setempat baik itu TNI, Polri dan Satpol PP yang ikut hadir pada saat kegiatan penertiban tersebut," imbuhnya.
Perlu diketahui, sejak Mei 2021, KAI telah melakukan upaya persuasif kepada pemakai lahan melalui sosialisasi secara langsung, menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat pengguna lahan aset yang akan ditertibkan dengan tembusan surat kepada aparat kewilayahan terkait.
Sertifikat hak pakai No.6 tahun 1988 menjadi bukti kepemilikan atas aset dilokasi tersebut, juga diperkuat dengan disahkan melalui surat keterangan Konfirmasi Bidang Tanah dari BPN yang menyatakan asset tersebut beserta batas batasnya benar milik negara dibawah pengelolaan KAI.
"Kami selalu membuka ruang komunikasi kepada warga dilokasi tersebut jauh hari sebelum penertiban. Bahkan sudah berulang kali disampaikan baik pada saat sosialisasi maupun di pengadilan," kata Kuswardoyo.
"KAI sangat menghormati hukum yang berlaku di negara ini, sehingga mempersilahkan apabila ada sebagian warga yang hendak menyampaikan gugatan terkait kepemilikan aset tersebut," kata Kuswardoyo.
Kuswardoyo menambahkan, gugatan yang disampaikan oleh sebagian warga merupakan gugatan yang kedua kali, setelah gugatan pertama yang disampaikan, mereka cabut sendiri . Namun adanya gugatan kedua ini, tidak menjadikan KAI dilarang untuk melakukan penertiban sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan didukung oleh kewilayahan setempat.
"Tidak ada tindakan anarkis, seperti perampasan barang atau intimidasi terhadap warga, proses penertiban lahan milik KAI sudah memenuhi prosedur yg berlaku," tegasnya.
"KAI akan terus melakukan upaya penataan aset yang dikelolanya, untuk menjaga keselamatan aset negara," tutup Kuswardoyo.
Baca Juga: Musim Hujan, Daop 2 Rutinkan Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kereta Api
