Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyerahkan Piagam Penghargaan Penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2020 kepada tiga Kabupaten, di Hotel Ibis Pontianak, pada Selasa (7/12).
Tiga kabupaten itu adalah Kabupaten Sambas meraih peringkat ketiga, peringkat kedua diraih Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang meraih peringkat pertama.
Ria Norsan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang, dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting khusus penilaian kinerja tahun 2020.
Baca Juga: Wagub Kalbar Harap KKSS Bisa Peran Aktif Dalam Bantu Pemerintah
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada lima Pemerintah Kabupaten yang telah melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting pada tahun 2020,” ucap Ria Norsan saat menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya Provinsi Kalbar.
Pada kabupaten atau kota lain di Kalimantan Barat, Ria Norsan berharap dapat meningkatkan kinerja dalam menekan angka stunting di wilayah masing-masing.
“Kabupaten atau kota lain diharapkan terus meningkatkan kinerja dalam penurunan stunting di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Saat memberikan sambutan, Ria Norsan mengatakan, rapat koordinasi ini mengusung beberapa tema seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
"Semua tema yang diusung tersebut sebagai bahan masukan penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang perencanaan sosial budaya di kabupaten atau kota dan Provinsi Kalbar," katanya.
Ia juga berharap hasil rapat koordinasi ini dapat mengatasi permasalahan aktual pembangunan serta mengakomodir berbagai harapan masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar, yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalbar melalui Percepatan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan".
Baca Juga: Badan Intelejen Negara Daerah Kalbar Menggelar Vaksinasi Massal di Sambas
"Yang terpenting adalah penjabaran operasional dari visi pembangunan lima tahunan Kalbar sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kalbar 2018-2023," harapnya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Bappeda Provinsi Kalbar) turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Ir. Sukaliman, M.T., dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, Suherman, S.H., M.H., serta Kepala Bappeda seluruh Kalbar.
