Bagikan :
Jakarta,Sonora.Id - Peluang bisnis maritim di Indonesia sangat besar, namun harus diiringi perbaikan dari sisi jasa pelayanan pelabuhan yang lebih efisien. Beberapa regulasi perpajakan yang terbit 2021 akan berdampak pada pelayaran nasional yang memengaruhi daya saing.
Di sisi lain, harga logistik dunia masih belum akan turun tahun depan. Tarif untuk pengangkutan barang lintas negara juga masih tinggi. Namun, pemerintah akan memberikan insentif kepada bisnis marine logictics pasca pandemi, yaitu tax holiday dan tax allowance. Pemerintah juga memberikan kemudahan nonfiskal berupa perizinan yang diintegrasikan secara elektronik.
Demikian benang merah pada webinar Linking Investment and Business Prospects cof Integrated Marine Logistics in Indonesia : An Outlook 2022 yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S), Selasa (28/12/21).
Pembicara yang tampil adalah Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti PhD, Plt Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Raden Yogie Nugraha; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Erry Widiastono, dan Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners Association (INSA) Darmansyah Tanamas. Sementara Staf Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Ekonomi Makro Indra Darmawan hadir sebagai pembicara kunci mewakili Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Yayan mengatakan, peluang bisnis integrasi maritim di Indonesia akan didominasi oleh kebutuhan industri, terutama untuk energi fosil seperti batu bara, minyak mentah dan BBM. Ketika akses ditambah dengan integrated marine management bisa me-reducing transport cost. Ketika akses mudah, pasokan bertambah dan harga akan semakin efisien. Karena itu, aksesibilitas menjadi hal yang penting. “Ini harus didukung dengan demand yang kuat,” katanya.
Yogie Nugraha menjelaskan, arah kebijakan utama transportasi laut nasional pada 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat berdaya saing, peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut.
Dari sisi armada, pemerintah mencoba memperkuat armada perkapalan nasional dalam mendukung sistem logistik. Ada enam poin penting dalam upaya memperkuat armada perkapalan, mulai dari sisi ekonomi, knowledge and skill, kemampuan teknologi, hingga regulasi. “Pemerintahan mencoba mendukung dari sisi peraturan dan payung hukum,” katanya.
Armada kapal berbendera Indonesia yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan ada beberapa jenis, secara jumlah cukup banyak. Hingga beberapa tahun ke depan akan terus meningkat seiring kebutuhan maupun tingkat pelayanan terhadap sistem logistik nasional.
Erry Widiastono, Direktur Utama PIS, mengatakan pada 2020 PIS bertransformasi menjadi sebuah subholding yang sejalan dengan restrukturisasi Kementerian BUMN. Setahun kemudian, PIS telah selesai restrukturisasi yang dibagi dua tahap. “Pada September 2021, PIS bertransformasi dari sub holding shipping menjadi lebih besar lagi menjadi subholding marine logistics,” ujarnya.
