Bagikan :
Sonora.ID - Pemintahan Ibukota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih hangat untuk diperbincangkan. Pemerintah pun telah resmi menamakan ibukota negara baru tersebut dengan sebutan Nusantara.
Beberapa hari terakhir ini ada sekelompok orang yang mensuarakan pendapatnya terkait pemindahan IKN bahkan menyampaikan statemen yang dianggap merendahkan masyarakat Kalimantan.
Dari perbincangan dan perdebatan yang ada, Pakar Bisnis Profesor Rhenald Kasali menyatakan dalam sebuah perubahan tentunya ada saja yang tidak suka atau tidak setuju. Hal ini bisa terjadi dimana saja, seperti di sebuah perusahaan.
Menurutnya, “biasanya ada kelompok kecil yang tidak suka, tapi nanti jika sudah terjadi maka mereka juga akan diam sendiri.”
Dalam wawancaranya dengan Radio Sonora Jakarta, Jum’at (28/01/2022) siang, Rhenald Kasali menyatakan, ada masyarakat menggunakan kacamata hari ini dalam melihat pemindahan IKN tersebut. Sebab, mereka merasa sudah merasa nyaman dengan kondisinya saat ini.
Selain itu, pengetahuan tiap oran tentunya berbeda, mengenai positioning kota. Ia menerangkan bahwa pada beberapa negara, pusat pemerintahan dan pusat perdangan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan berbeda wilayahnya.
“Hanya di Eropa yang dijadikan satu, karena Eropa dulu basic-nya kerajaan,” terang Rhenald.
Masyarakat yang kurang setuju pemindahan IKN biasa belum terlalu melihat masa depan, setidaknya 5-10 tahun ke depan. Kala itu tiba, tentunya kondisi Jakarta tidak seperti saat ini. Masyarakat bisa saja semakin padat jumlah penduduknya.
“Kalimantan itu full of resourcess, nikel, emas, batubara hingga intan ada disana,” ungkap Rhenald Kasali.
Baca Juga: Prabowo Disebut Macan Mengeong, Gerindra Kalsel Laporkan Edy Mulyadi
Oleh sebab itu, bisa jadi kontribusi Kalimantan terhadap devisi Indonesia sangat besar walau memang harus diakui perputaran ekonomi 60 persennya berada di Jakarta.
Dengan dipindahkannya IKN baru ke Kalimantan, Rhenald Kasali melihat akan ada keseimbangan dalam memandang Indonesia.
Pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia tengah dan timur bisa akan lebih banyak lagi. Tentunya dengan demikian roda perekonomian juga bisa lebih baik, karena distribusi barang dan jasa di wilayah Indonesia dapat bergerak lebih cepat dan lancar.
Baca Juga: DPRD Kalsel Desak Edy Mulyadi Minta Maaf kepada Masyarakat Kalimantan
