Bagikan :
Riau, Sonora.ID - Muhamad Nur dipercaya untuk menjadi Pimpinan Pucuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau setelah 13 tahun lalu meninggalkan Riau untuk bertugas diberbagai wilayah Indonesia lainnya.
Dalam bincang bersama dengan media yang dilaksanakan pada Kamis (9/2) yang juga merupakan pertemuan pertama Muhamad Nur sebagai Kepala Perwakilan BI Riau bersama dengan media, menyampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi yang ada di Riau.
"Saya melihat, ekonomi di Riau sejak 13 tahun lalu perkembangannya cukup signifikan," ungkapnya.
Tidak hanya sekedar menyapa media, Muhamad Nur yang didamping Deputi Kepala Perwakilan BI Riau Maria Cahyaningtyas menyampaikan berbagai hal terkait dengan isu perekenomian di Riau.
Secara garis besar Muhamad Nur menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Riau masih terakselerasi positif.
Hal tersebut terlihat melalui data perekonomian Riau padatriwulan IV–2021 melanjutkan pertumbuhan positif sepanjang tahun. Pada periode tersebut, ekonomi Riau tumbuhsebesar 3,81% (yoy), meski realisasi tersebut lebih lambatdibandingkantriwulansebe
Secara keseluruhan tahun, perekonomian Riau pada tahun2021 tumbuh sebesar 3,36% (yoy), terakselerasi dari tahun2020 yang kontraksi 1,12% (yoy).
Pencapaian ini, membuat Riau menjadiprovinsi dengan PDRB terbesar ke-6 se-Nasional atau terbesar ke-2 di luar pulau Jawa, dengan kontribusi terhadap seluruh provinsi di Indonesia sebesar 4,97%.
Terkait dengan tingginya harga minyak goreng yang belakangan menjadi perbincangan semua pihak, Muhamad Nur menyampaikan terkait dengan pentingnya eksepektasi positif.
Baca Juga: Meski Omicron Merebak, BI Jabar Sebut Ekonomi Jabar Tahun 2022 Naik 5 Persen
"Kalau ekspektasinya negatif, maka akan menyebabkan sikap panic buying, hal ini akan menyebabkan situasi tidak terkendalo," ungkapnya kemudian.
Baik Muhamad Nur dan Maria Cahyaningtyas bersama mengajak masyarakat untuk tetap yakin dekan berbagai kebijakan - kebijakan pemerintah terkait dengan berbagai isu-isu ekonomi.
Terlebih terkait dengan berbagai isu dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah dinilai juga cukup cepat dalam menanggapi isu tersebut dan melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan.
