Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan, jaminan asuransi bagi seluruh petani maupun masyarakat Indonesia harus semakin baik dan mudah diterapkan.
Terutama untuk para pekerja swasta harus benar-benar mendapatkan perhatian dalam hal perlindungan jaminan atau asuransi dalam bidang apapun.
Hal tersebut disampaikannya saat acara Diseminasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat (APKASINDO Kalbar) dan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Senin (21/3).
“Jaminan asuransi bagi petani maupun seluruh rakyat Indonesia semakin hari harusnya semakin baik dan mudah untuk diterapkan dengan membuat aturan-aturan yang sebetulnya bisa memaksa. Perusahaan atau pelaku usaha apapun harus mengikutsertakan orang-orang yang bekerja di tempat dia dalam jaminan asuransi. Tinggal bagaimana membuat aturan itu tegas dan implementasinya mudah,” ucap Sutarmidji.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Resmi Perkuat Kerjasama Dengan KADIN Indonesia
Selain itu, hal lain yang menurutnya sangat penting adalah, Jamsostek harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat merasa butuh dan mau ikut serta dalam asuransi.
“Jamsostek harus tampil dengan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan inilah yang akan membuat masyarakat tau manfaatnya dan butuh akan Jamsostek. Bagaimana caranya agar masyarakat butuh? Artinya harus ada kesadaran pribadi dari pekerja maupun perusahaan yang harus ditumbuhkan dengan satu aturan yang tegas dan mudah diimplementasikan,” ujarnya.
Sutarmidji berharap, Jamsostek bisa semakin baik dan tingkat kepesertaan masyarakat pekerja dalam Jamsostek semakin hari persentasenye semakin tinggi.
“Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Semoga asuransi dalam bentuk apapun bisa dijadikan kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Rini Suryani mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak bagi seluruh pekerja tanpa melihat kriteria seperti yang diamanahkan dalam undang-undang.
