Bagikan :
Sonora.ID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk membangun BAKAMLA sebagai “Indonesian Coast Guard”.
Hal ini dilakukan dalam mengemban tugas keamanan dan keselamatan di laut perairan Yurisdiksi Nasional sekaligus sebagai kekuatan pengganda sistem pertahanan dan keamanan bila keadaan darurat (perang).
“Untuk perdamaian, Bakamla bisa sebagai penegak hukum. Dalam keadaan darurat, ia juga mampu mendukung sistem pertahanan negara. Jadi ada dua dimensi, sementara kita belum punya,” kata Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam FGD bertema “Urgensi Penguatan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang” di Univeritas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat, Selasa, 22 Maret 2022.
Baca Juga: Semarakkan HUT ke-16, Bakamla RI Salurkan Bansos Korban Erupsi Semeru dan Percepatan Vaksinasi
Nono Sampono pun berharap dengan revisi terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dinilai bisa menciptakan efisiensi pada keamanan laut Indonesia, karena Sejauh ini keamanan laut berjalan sendiri-sendiri.
“Kita harus mencari efisiensi dalam keamanan laut kita, seharusnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjadi ‘ketua kelas' dalam hal ini. Saat ini seakan jalan sendiri-sendiri baik itu Bakamla, kementerian/lembaga, Polisi, Bea Cukai, dan lainnya. Memang betul mereka jalan sesuai dengan tupoksinya, tapi secara terpadu perlu diatur agar lalu lintas bisa teratur,” ucap Nono Sampono.
