Banjarbaru, Sonora.ID – Sebanyak 46 perusahaan dari sektor tambang, sawit, perbankan, perhotelan, BUMN hingga BUMD, menerima penghargaan terbaik dan tertinggi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan.

Penghargaan diberikan dalam acara bertajuk Partnership Program dan Apresiasi Proper di Hotel Novotel Banjarbaru, pada Kamis (31/03).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, diperluka kolaborasi yang baik dalam membangun lingkungan hidup di banua. Sehingga, para pelaku usaha yang ada di Kalsel diundang untuk dijak berkolaborasi memperbaiki kualitas lingkungan.

"Ada 46 perusahaan yang datang secara langsung dan 54 lainnya kami undang secara daring," ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara.

Dia mengungkapkan, melalui kegiatan itu, mereka meminta komitmen perusahaan dalam program penting yang dijalankan Pemprov Kalsel.

"Ada empat program penting yang perlu kebutuhan sarana dan prasarana. Sehingga kita mencoba meminta komitmen mereka (perusahaan)," ungkapnya.

Dirincikan Hanifah, empat program tersebut adalah Sungai Martapura Asri yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi, nilai dan keindahan Sungai Martapura.

Kedua, program Kampung Iklim atau Proklim yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas, adaptasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emesi gas rumah kaca.

Ketiga, program Desa Sasangga Banua. Program ini adalah sebuah konsep desa yang diinisiasi oleh Pemprov Kalsel untuk percepatan sebaran pembangunan desa yang mmpu beradaptasi menghadapi prubahan iklim.

Baca Juga: DLH Penajam Paser Utara Launching Program Kampung Iklim (PROKLIM)

“Keempat, program merdeka sampah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di sepanjang jalan protokol. Terutama jalan menuju pusat pemerintahan, bandara dan Pelabuhan,” lanjutnya.

Hanifah bersyukur, pada dasarnya para perusahaan punya komitmen membantu program pemerintah. Meski beberapa masih memerlukan waktu.

"Kami menghargai prosedur perusahaan untuk bisa mendukung program-program kami. Misal melalui hibah dump truk, pikap, angkutan roda tiga, mesin pencacah dan peralatan untuk penanganan sampah," paparnya.

Kenapa bantuan yang diperlukan banyak terkait penanganan sampah? Karena menurut Hanifah, sampah merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan. "Bantuan dari perusahaan nanti semua kita serahkan pada masyarakat," ujarnya.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengapresiasi para perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian proper.

Dia menyebut, Pemprov Kalsel sangat serius terhadap program kelestarian, pengelolaan dan penyelesaian persoalan lingkungan.

"Penyelesaian persoalan lingkungan menjadi salah satu prioritas. Karena pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu misi pembangunan Kalsel selama lima tahun ke depan," sebutnya.

Untuk melakukan pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan, Roy menyampaikan, Pemprov Kalsel melalui Dinas LH telah menetapkan empat prograam prioritas. Yakni, Sungai Martapura Asri, Kampung Iklim, Desa Sasangga Banua dan Merdeka Sampah.

Dia mengatakan, sebagai program yang direncanakan, termasuk penyelesaian lingkungan hidup, tidak diselesaikan hanya oleh pemerintah. Perlu dukungan, kolaborasi dan peran dari berbagai pihak. Termasuk para pelaku dunia usaha.

Baca Juga: Rapat Karhutla Digelar, Seluruh Masyarakat Diminta Taat Aturan

"Untuk itulah pentingnya kegiatan Partnership Program ini, guna memetakan peran-peran yang dapat diambil oleh setiap pemangku kepentingan," katanya.

Sementara itu, Govrel (Government Relation) Suptend. PT. Antang Gunung Meratus, Achmad Syahdeni, menyampaikan bahwa perusahaannya siap selalu berkontribusi dengan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. "Begitu juga kami diundang di sini dan diminta kontribusinya, kami siap untuk membantu," ucapnya.

Diungkapkannya, dalam kegiatan itu pihaknya dimintamemberi bantuan berupa pikap untuk keperluan penanganan lingkungan. "Insya Allah kami siap. Masih ada jeda waktu, sesuai yang disampaikan Kadis LH ada waktu sampai Juni untuk memenuhi permintaan itu," pungkasnya.