Bagikan :
“Maka dari itu lah Dinas Kesehatan Provinsi mengajak teman-teman kabupaten kota untuk memahami tentang variabel-variabel IPM sehingga dinkes kabupaten kota dan provinsi bisa menganalisa dan mengidentifikasi variabel mana yang lemah dan kemudian bisa diintervensi, sehingga kegiatan-kegiatan bentuk dari program itu menjawab kebutuhan akan variabel yang lemah tadi. Dengan demikian ini akan menjawab pertanyaan untuk peningkatan IPM,” ujarnya.
Isu terakhir adalah terkait dengan tenaga kesehatan.
“Tenaga kesehatan ini kan vital sebagai Sumber Daya Manusia didalam pelayanan kesehatan. Ada aturan di tahun 2023 semua tenaga honorer tidak lagi dibiayai. Oleh karena itu, Direktorat Penyedia Tenaga Kesehatan sudah menganalisa dan mencari jalan keluarnya,” imbuh Hary.
Ia berharap, dengan kegiatan ini permasalahan kesehatan di Kabupaten/Kota di Kalbar mendapat solusi dan yang paling penting menurutnya penguatan sinergitas antara provinsi dan kabupaten kota.
“Program kesehatan harus kita tingkatkan kembali, target juga termasuk Stunting juga menjadi perhatian kita,” tutupnya.
Baca Juga: Vaksinasi Lansia di Makassar Stagnan, Dinkes Bilang Ini Kendalanya
