Bagikan :
“Kita berharap laporan keuangan ini kualitasnya terus meningkat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Rahmadi menyatakan, secara umum LKPD yang telah diterima oleh pemerintah daerah mendapat predikat WTP.
Opini WTP tersebut dalam artian segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta telah menjalankan standar keuangan negara.
Meski demikian, ada beberapa catatan namun hal itu bukan bersifat material.
“Kalau pun ada indikasi kerugian, itu sudah dipulihkan, artinya sudah tidak ada kerugian,” ungkapnya.
Untuk Kota Pontianak, ia menekankan agar Pemkot Pontianak fokus menyelesaikan permasalahan aset, pendapatan daerah, belanja-belanja volume dan terkait penganggaran. Tidak hanya Kota Pontianak tetapi juga bagi daerah-daerah lainnya di Kalbar.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Pontianak Nilai Data Bagian Terpenting dalam Pemerintahan
“Sehingga tahun depan LKPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah lebih berkualitas,” katanya.
Rahmadi menerangkan, pada hari ini ada tiga daerah yang telah menyerahkan LKPD dan menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.
Sebelumnya sembilan pemda telah menerima LHP atas LKPD masing-masing daerah.
“Total jumlah pemda yang telah menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 sebanyak 12 kabupaten/kota termasuk Provinsi Kalbar,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemkot Pontianak telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama sebelas tahun berturut-turut, yakni laporan keuangan tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.
