Bagikan :
“Oleh karena itu, buat ada anggota (atau) didampingi personel yang paham tentang membuat pertanggungjawaban anggaran,” kata Mendagri.
Mendagri juga mengimbau kepala daerah agar mendorong para perusahaan di daerah memberikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program TP PKK.
Mendagri menegaskan, CSR merupakan anggaran yang wajib disisihkan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
Adapun Penjabat Ketua TP PKK di 5 Provinsi yang dilantik tersebut di antaranya, Penjabat Ketua TP PKK Kepulauan Bangka Belitung Sri Utami Soedarsono, Penjabat Ketua TP PKK Banten Tine K. Al Muktabar, Penjabat Ketua TP PKK Gorontalo Gamaria Purnamawati Hendra Noer, Penjabat Ketua TP PKK Sulawesi Barat Yulia Zubir Akmal, dan Penjabat Ketua TP PKK Papua Barat Roma MP Waterpauw.
Baca Juga: Ketum TP PKK Ungkap Tugas PKK Adalah Membantu Program Pemerintah
