Bagikan :
Untuk itu dirinya meminta APIP dan pengawasan internal BUMN untuk focus melakukan penyisiran terhadap anggaran terhadap PDN.
“Pastikan alokasi belanja sudah dioptimalkan untuk PDN. Bantu organisasi anda mengidentifikasi dan mencari PDN yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya sanksi bagi pihak-pihak yang masih berusaha untuk memprioritaskan belanja impor.
Dirinya juga meminta kepada BPKP untuk dapat bekerja lintas sektoral dan melakukan pengawasan secara menyeluruh serta melaporkan secara berkala kepada dirinya.
Baca Juga: Kementerian Pertanian Gandeng BPKP Tingkatkan Tata Kelola
