Makassar, Sonora.ID - Wali Kota, Danny Pomanto mengaku keberatan desain jalur rel kereta api Sulawesi Selatan mengalami perubahan.

Konsep awalnya yaitu elevated (melayang), seperti ditetapkan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Kemudian diubah menjadi at grade (permukaan tanah). Keputusan diambil Balai Pengelolaan Kereta Api dan terkesan secara diam-diam.

"Jadi kami tidak pernah menolak hadirnya kereta api. Yang kami tolak adalah desain jalur kereta api. Pemkot tidak dilibatkan (saat konsepnya diubah)," ujarnya.

Seperti disampaikan saat jumpa pers di kantor DPRD, Jl AP Petterani, Makassar.

Dia kemudian membandingkan dengan kota lainnya seiring mempunyai rel melayang. Jika tetap dipaksakan, dinilai melanggar aturan.

"Masa Medan, Bandung bisa elevated, kita tidak. Ini masalah Siri'na Pacce, kalau tidak elevated melanggar tata ruang," jelasnya.

Danny menginginkan, rel dibuat melayang saat melintasi Makassar untuk mengantisipasi dampak banjir. Khususnya di utara kota seperti Lantebung, Mandai, Tallo dan sekitarnya.

Baca Juga: Branding Lorong Wisata Makassar, Dinamai Kota Besar Dunia

Pertimbangan lainnya yaitu menghemat biaya. Jika rel di permukaan tanah, lahan yang dibutuhkan lebih banyak dan perlu membangun banyak jembatan untuk konektivitas daerah lintasan.

"Itu picu banyak masalah, makanya saya usulkan elevated," sambungnya.

Lebih lanjut, Danny menduga Kepala Balai, Amanagappa bermain politik. Modusnya, mengatur kesepakatan dengan pihak tertentu untuk mengubah jalur rel.

Terlebih setelah ditelusuri, ternyata Balai menyetujui jalur elevated di Kabupaten Maros. Hanya untuk menghindari gudang milik swasta.

"Di Maros dibikin elevated demi menghindari gudang swasta. Di Makassar mereka tidak mau, padahal untuk menghindari banjir. Ada apa? masa gudang swasta dia ikuti, dia kasih naik (jalurnya). Saya curigai karena agak aneh ini keputusan," kata Danny.

Kecurigaan lainnya, rencana pembangunan stadion di pinggir jalanan kecil. Sementara pihaknya ingin berdekatan jalan nasional agar mudah diakses.

"Masa mau bangun stasiun di lorong, kalau di kota besar itu pinggir jalan besar. Jadi jangan setengah-setengah ibu kota Sulsel yang bagus itu elevated," katanya.

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makassar, Fahyuddin memaparkan, dampak jika lintasan rel di atas permukaan tanah. Kabel bawah tanah perlu dipindahkan dan drainase terhambat sehingga bisa memicu banjir.

"Kita beberapa kali bertemu balai, perencanaan awal itu elevated kalau sifatnya landed, pembebasan lahan capai 50 meter," katanya.

Baca Juga: Disdik Terbitkan SE, Sekolah di Makassar Wajib Galakkan Lihat Sampah Ambil (LISA)