Bagikan :
Yama juga menyampaikan, salah satu persoalan yang sedang dihadapi adalah terkait penduduk nonpermanen.
Masalah ini muncul ketika penduduk indekos, mengontrak rumah atau pindah tidak berdasarkan domisili KK/KTP-el, dan tidak pula melapor ke Dinas Dukcapil.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan data penduduk nonpermanen ini akan digunakan dalam berbagai sektor, seperti pada sektor pendidikan, kesehatan dan perbankan.
Momen ini turut dimanfaatkan Yama untuk memberikan literasi tentang satu data kependudukan.
"Satu data kependudukan maksudnya adalah semua dokumen yang dimiliki itu sama seperti KK, ijazah, akta kelahiran, dan lainnya."jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, mengapresiasi langkah Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam pendataan dan pemberian identitas bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Kami terima kasih sekali kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang telah aktif bersama Disdukcapil Daerah melakukan gerakan jemput bola pendataan dan pemberian identitas bagi penyandang disabilitas, khususnya pada anak-anak di SLB," kata Dante.
Anak-anak dan keluarga mereka, menurut Dante, senang sekali. Mereka tanpa repot-repot harus ke Disdukcapil mendapatkan dokumen kependudukan.
Lebih dari itu rintangan penyandang disabilitas seperti rasa malu untuk mendapatkan dokumen kependudukan pelan-pelan tidak terjadi lagi.
Dalam acara ini juga dibagikan secara simbolis dokumen kependudukan kepada 5 keluarga yang mewakili komunitas pemulung, komunitas Cina Benteng (Ciben), dan panti asuhan di DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.karang semakin transparan, terbuka karena bekerja secara digital. Apalagi sekarang sudah Era Satu Data Indonesia," tutur Mendagri Tito.
Baca Juga: Kaum Difabel di Sumsel Bakal Nikmati Program Jemput Bola dari Dukcapil
