Bagikan :
Sementara itu, hal senada disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa pemerintah pusat diminta mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor.
Baca Juga: Peduli UMKM, Kemendikbud Ristek Tandatangani Perjanjian Sewa dengan 25 Pelaku UMKM
Menurutnya, Indonesia harus keluar dari ketergantungan akan produk impor. Terlebih, di saat situasi ekonomi global yang tidak menentu, dimana perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi terutama menyangkut UMKM.
"Data sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri," ucap Ridwan Kamil.
"Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," tegasnya.
Lebih lanjut, Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi UMKM.
Baca Juga: Acara Tahunan BRI Pesta Rakyat Simpedes Dorong Pelaku UMKM dan Masyarakat Semakin Go Digital!
Pentingnya penguatan UMKM dalam negeri pun juga disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
"UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke negara lain," kata Herman Deru.
Bahkan, dia menyontohkan agar kebutuhan akan minyak goreng bisa dipenuhi UMKM dalam negeri.
"Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat, bahwa pemerintah itu selalu hadir," pungkasnya.
