Bagikan :
Strategi 4K tersebut dijelaskan Gubernur usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Senin (07/11/2022).
“Dalam pengendalian inflasi di Jatim kita memiliki strategis 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” tegas Khofifah.
Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Untuk poin ini, Pemprov Jatim bersama jajaran OPD dan elemen strategis terkait menjalankan program operasi pasar lumbung pangan Jatim.
Tujuannya untuk memberikan akses komoditi dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat.
Saat ini, operasi pasar ini telah dilakukan di berbagai Kota/Kabupaten dan berbagai pasar.
Berikutnya, untuk poin ketersediaan pasokan Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah di bidang pertanian dan peternakan.“Saat ini tercatat ada 18 kabupaten/kota yang melaksanakan percepatan tanam padi. Bahkan, capaian luas tambah tanam padi musim tanam Tahun 2022 mencapai 1.887.894 hektar atau meningkat 33.124 hektar atau 1,79 persen,” ungkap Gubernur.
Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian juga menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar Jatim, memperbaiki infrastruktur jalan, mengusulkan toleransi angkutan ODOL (Over Dimension Overload) di Tahun 2023 dan juga mengamankan pasokan bbm dan LPG 3kg bagi nelayan dan petani.
“Kita jalin sinergitas bersama Forkopimda Jatim dan seluruh elemen strategis di Jatim untuk mengamankan proses dan kelancaran distribusi bahan pokok,” ujar Khofifah.
Sebagai informasi , inflasi month to month Jatim September-Oktober 2022 mencapai 0,04 persen.
“Saya mengajak Bupati/Walikota se-Jatim terus menerus berupaya kendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Karena saat ini masih ada tantangan peningkatan harga pangan yang dapat menekan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Bahkan hal ini, bisa memicu kenaikan biaya produksi produk olahan pangan,” jelasnya detil.
“Oleh karenanya, Pemprov Jatim menyiapkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM sebesar Rp. 257 miliar yang telah dan sedang disalurkan,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengajak para kepala daerah untuk mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di daerah.“Intensifkan realisasi dana BTT yang sudah dianggarkan. Bagi daerah yang belum menganggarkan dana Bansos, saya harapkan di tahun 2023 bisa dianggarkan. Agar inflasi daerah bisa dikendalikan,” kata Tito.
Tidak sampai disitu saja, Mendagri Tito kemudian juga mengimbau Pemerintah Daerah untuk memastikan kembali agar proses penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Dirinya pun mengamati, masih tidak banyak daerah yang belum memaksimalkan jejaring Kerjasama Antar Daerah (KAD).
“Kerjasama bisa meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Jadi bisa dimungkinkan dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus komoditas,” tuturnya
“Lalu jadikan inflasi dan penanganan covid-19 adalah prioritas isu di setiap daerah. Lakukan komunikasi publik yang baik agar tidak timbul kepanikan di masyarakat,” pungkasnya.
