Sonora.ID - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, menyebut bahwa minat investasi di IKN sangat tinggi, terutama setelah dilakukan jajak pasar.

 

"Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat para investor yang menghubungi kami sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Saya garis bawahi, tahap pertama ya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," kata Bambang, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (28/11/2022).

 

Menurut Bambang, menyikapi tingginya minat investasi tersebut, Presiden Jokowi pun memberikan arahan agar area-area di IKN dibuka lagi, untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A, yang merupakan wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi.

 

"Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," jelasnya.

 

 

Lebih jauh, Bambang memaparkan bahwa pemerintah juga tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah KIPP saja, melainkan juga di area lainnya, seperti di wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, kawasan pendidikan, hingga kesehatan. 

 

"Jadi intinya tadi arahan beliau adalah membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini," ungkap Bambang.

 

Bambang juga menargetkan, konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, akan mulai berjalan tahun 2023 mendatang, sehingga pada tahun 2024 diharapkan IKN dapat menjadi lokasi Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia seperti yang diharapkan Presiden Jokowi.

 

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyampaikan hal senada dimana minat investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meningkat 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada tahun 2022.

 

Menurut Basuki, dalam upaya percepatan pembangunan IKN, pihaknya juga telah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran tahun 2023 mendatang, sebesar Rp 12,7 triliun.