Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID - Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Assisten I), Linda Purnama menyampaikan bahwa, dalam menghasilkan output pembangunan yang berkualitas tentunya memerlukan data yang berkualitas yang di dalamnya paling tidak terdapat empat aspek atau pihak yang diperuntukan secara langsung dengan tersedianya data yang berkualitas.
Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Kalimantan Barat, dalam kegiatan Workshop dan Talkshow Open Data Day Kalbar 2022 di Hotel Star Pontianak, Kamis (8/12).
Keempat aspek tersebut diantaranya, pertama dari sisi Pemerintah yaitu dalam perumusan kebijakan dapat lebih responsif dan tepat sasaran, kemudian perumusan target kinerja pembangunan akan lebih terukur serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah dilakukan.
Selanjutnya yang kedua, dari sisi dunia pendidikan dan penelitian dapat lebih berkualitas karena akan didukung oleh data dan informasi yang akurat, valid dan terkini atau update.
Kemudian yang ketiga, para pelaku bisnis juga akan memiliki sisi manfaat yang sangat besar dimana para pebisnis akan lebih leluasa dalam menyusun rencana bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat para investor untuk melakukan usahanya khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: UMK Pontianak Resmi Ditetapkan, Naik Menjadi Rp 2,7 Juta
Dan yang keempat, bagi masyarakat yang tentunya memiliki manfaat yang sangat besar baik secara individu maupun komunitas akan mendukung lebih banyak pilihan dalam mengembangkan potensi dan aktivitas.
“Dengan data yang berkualitas dan didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang valid, ini tentunya menjadi sumber pengetahuan bagi para individu dan masyarakat luas khususnya di Kalimantan Barat,” ucap Linda.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari visi misi Gubernur Kalimantan Barat dalam hal penyediaan data daerah yang akurat sehingga dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai dasar perencanaan namun juga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
